Timnas Jangan Puas, Terus Raih Kemenangan

Walaupun Timnas Indonesia tampil menggembirakan di 5 laga kandang, tapi sebaiknya para pemain jangan berpuas diri dan berbangga dulu. Sebab itu hanya bisa dilakukan setelah tim meraih kemenangan di Stadion Bukit Jalil Kuala Lumpur pada 26 Desember mendatang.

Berlaga di Malaysia, Timnas Indonesia harus bisa menampilkan mental juara dengan semangat membela tanah air. Pertandingan away ini sangat strategis, karena perlu untuk menguji kesolidan tim Indonesia di kandang lawan. Kemudian pada sisi lain, ada harga diri anak bangsa yang patut ditunjukkan pada bangsa Malaysia disebabkan berbagai persoalan, semisal penyiksaan TKI dan kebekuan hubungan beberapa waktu lalu.

Artinya, semangat menaikkan harga diri bangsa harus dijadikan semua pemain sebagai kekuatan untuk meraih kemenangan. Tapi timnas juga harus menampilkan semangat dan seni sepakbola yang easy going, bermain tanpa beban. "Semoga Indonesia bisa menang di Malaysia dan kemenangan lanjutan terjadi lagi pada laga kandang tanggal 29 Desember mendatang. Dan lebih jauh lagi, kita wujudkan mimpi untuk berkompetisi di level Piala Dunia," pungkas Ramli.

Tim Reses Dapil VII: Masih Banyak Yang Harus Dibenahi di Nias

Ketua Tim Reses DPRD Sumut Dapem VII, Ramli, mengatakan di Dapil VII yang meliputi daerah Kabupaten Nias, Kota Gunungsitoli, Kabupaten Nias Barat, Kabupaten Nias Utara dan Kabupaten Nias Selatan, banyak yang belum dapat menikmati pembangunan berarti. Baik di bidang sektor pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, perekonomian dan bidang lainnya.

Contohnya, di Kecamatan Pulau-Pulau Batu ada satu UPT Balai Pengelolaan Ikan milik Pemprovsu yang sangat memprihatinkan. Asset miliaran rupiah tersebut kini hanya tinggal besi tua, atapnya jebol dan sudah kurang lebih 3 tahun tidak berfungsi. Tapi anehnya, disana ada 11 PNS yang ditempatkan tanpa memiliki tugas yang jelas dan tidak pernah masuk kantor karena mereka hanya melaksanakan perintah dari Kadis Perikanan dan Kelautan Pemprovsu.

Lebih lanjut, dalam pertemuan Tim Reses VII dengan masyarakat Pulau-Pulau Batu, Hibala dan Pulau-Pulau Batu Timur, juga terungkap bahwa masyarakat sangat mengharapkan kehadiran bank di daerah tersebut, terutama Bank Sumut atau BRI untuk bisa membantu aktifitas perekonomian dan keuangan masyarakat di daerah yang jauh tersebut. Bahkan PNS yang bertugas di sana harus menempuh perjalanan laut selama 8 jam hanya untuk mengambil gaji setiap bulannya di Teluk Dalam. Masyarakat sudah menyiapkan lahan secara hibah. Alasan bank selama ini antara lain PLN disana tidak beroperasi 24 jam. Tapi PLN sub ranting Pulau-Pulau Batu sudah berjanji bahwa paling lama akhir Desember 2010, PLN sudah beroperasi penuh selama 24 jam.

Dalam hal pengamanan laut, terungkap pula kegelisahan masyarakat mengenai maraknya pengebomam ikan dan jaring setan atau jaring gurami (lebih parah dari pukat harimau) di perairan Pulau-Pulau Batu. Keberadaan Polsek dan Pol Air selama ini masih kurang berfungsi karena alasan keterbatasan fasilitas alat pendukung (contoh: kapal patroli), tempat tinggal bagi personil Pol Air yang selama ini belum ada sehingga mereka hanya menumpang di rumah rakyat. Terkesan bahwa aparat tidak berdaya menghadapi kelicikan pelaku pengeboman ikan ini. Untuk itu, Tim Reses meminta perhatian serius dari Kapolda Sumut untuk mengungkap, menangkap dan menghukum siapa pun yang terkait pengeboman ikan tersebut.

Lebih lanjut, pemerataan pemenuhan akan tenaga guru dan tenaga medis juga masih belum terjawab di beberapa daerah di kepulauan Nias. Masyarakat di Pulau-Pulau Batu mengharapan penambahan kuota BBM bersubsidi yang selama ini masih jauh dari apa yang mereka butuhkan.

Tim Reses Dapem VII dalam kesimpulannya menyatakan berharap Gubsu dan para pejabat di instansi terkait dapat lebih memfokuskan pembangunan di segala sektor di kepuluan Nias.

Penerimaan CPNS 2010 Harus Jujur

Ketua Tim Reses Dapem VII DPRD Sumut, Ramli, meminta agar permasalahan CPNS di Kepulauan Nias dapet diselesaikan secara bijaksana dan arif, jangan sampai menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat kepada pemerintah sebab yang dinyatakan lulus oleh Politeknik Negeri Jakarta (PNJ) juga adalah warga negara Indonesia yang juga anak daerah setempat.

Menurut Ramli, bahwa kalau sudah dinyatakan lulus oleh PNJ dan telah diumumkan oleh Bupati Nias Barat, Walikota Gunungsitoli dan Bupati Nias Utara serta Bupati Nias, pelamar tersebut merupakan asset daerah itu maka harus diperhatikan oleh pemerintah karena mereka adalah generasi yang akan meneruskan pembangunan ke depan.

Hal itu dikemukakan Ramli kepada TIPIKOR ketika diminta tanggapannya seputar adanya desakan kuasa hukum pemenang CPNS formasi TA 2009 yang diprogramkan penerimaannya adalah Menpan RI dan diteruskan oleh BKN ke masing-masing daerah Provinsi dan Kab/Kota se-Indonesia. Jika kasus ini tidak diselesaikan dengan baik maka persoalannya dapat menimbulkan dampak negatif kepada pemerintah yang sedang bersiap menghadapi persiapan pilkada.

Untuk itu BKN harus menerbitkan NIP mengingat pemenang itu adalah mereka yang telah mengikuti proses mulai dari pendaftaran mengikuti ujian serta dievaluasi oleh PNJ baru dikirim ke Kab/Kota untuk diumumkan nama sesuai hasil ranking oleh PNJ dan kemudian diumumkan hasil tersebut, maka jelas para peserta sudah memenuhi persyaratan.

Dimuat di:
Majalah TIPIKOR

Edisi Desember 2010

Komisi B Panggil Bulog: Harga Beras Naik, Rakyat Tercekik

Komisi B DPRD Sumut memanggil Kepala Badan Urusan Logistik (Bulog) Sumut, Bustamar Saad, Senin (13/12) di gedung DPRD Sumut untuk dimintai keterangan terkait kenaikan harga beras yang terjadi sejak 2 bulan belakangan. Pertemuan itu berhasil merumuskan pemikiran untuk melakukan pemantauan lapangan dan tinjauan ke gudang Bulog.

Usai pertemuan, anggota Komisi B, Ramli, mengatakan pemanggilan Kabulog Sumut dimaksudkan untuk mencari tahu kejanggalan-kejanggalan harga besar yang cukup mencolok di berbagai daerah di Sumut, apakah kaerna ada permainan atau hanya faktor jarak angkut.

Tapi bila dikaji dari sisi jasa angkut, lanjut Ramli, sebenarnya tidak jadi permasalahan karena sudah ada ketentuan baku. "Kita contohkan beras miskin (raskin). Harga yang sampai ke masyarakat itu seharusnya sama dan tidak berbeda-beda," yakinnya. Menurut dia, harga beras saat ini di berapa kota dan pedesaan bisa dalam kisaran Rp. 9000 - Rp. 10000/kg. Artinya bila kenaikan yang tidak menentu tersebut dibiarkan maka akan mencekik perekonomian rakyat.

Ramli juga menyatakan ketidaksetujuannya terhadap sikap Kabulog saat memberikan keterangan kepada Komisi B yang mengakui memberi peluang kepada pengusaha lokal terkait pendistribusian beras. "Seharusnya itu tidak boleh terjadi. Kalau pun ada selisih harga sebaiknya ditetapkan terbuka dengan mengacu pada ketentuan berlaku," ingatnya.

Sebagai perpanjangan tangan pemerintah daerah dalam mendistribusikan beras, Bulog malah menyalurkan beras secara tertutup. Sikap tertutup Bulog dan pemda setempat itu dipastikan tidak sesuai dengan harapan masyarakat dan bukan mustahil memunculkan prasangka atas permainan-permainan. "Kesepakatan/kebijakan mereka janggal sehingga harga raskin dan beras jenis lain naik atau sudah pada tingkat yang mencekik kehidupan warga," sesal Ramli.

Menyinggung stok beras memasuki Natal 2010 dan Tahun Baru 2011, Ramli menyatakan cukup karena telah mendapat jawaban dari Kabulog. Saat ini stok beras Sumut mencapai 29 ribu ton dan dalam waktu dekat akan datang lagi pasokan sebesar 11 ribu ton. "Sehingga stok Bulog Sumut mencapai 40 ribu ton dan itu bisa mencukupi sampai 3 bulan ke depan," ujar Ramli.

Dimuat di:
Harian Bersama

15 Desember 2010

Tim Reses Dapil VII: Sejumlah Desa di Nias Belum Terjangkau Listrik

Sejumlah desa yang tersebar di 5 Kab/Kota di Kepulauan Nias sampai saat ini belum terjangkau listrik negara. Hal ini disampaikan ketua Tim Reses Dapil VII Ramli kepada sejumlah wartawan di gedung DPRD. Lanjutnya, saat melaksanakan reses di dapil VII, telah melakukan sejumlah pertemuan dengan konstituen dan pemkab di Kepulauan Nias. Pada pertemuan tersebut terungkap sejumlah permasalahan yang ada di tengah masyarakat dan kami buktikan sendiri setelah turun di lapangan, bahwa masih banyak desa di Kepulauan Nias yang belum terjangkau listrik, sehingga masyarakat tersebut belum menikmati arti kemerdekaan.

Ketika Tim Reses Dapil VII yang dikomandoi Ramli melakukan pertemuan dengan kepala cabang PLN Gunungsitoli terungkap, bahwa benar masih banyak desa yang belum menikmati listrik, namun kepala cabang PLN tersebut beralasan bahwa hal ini sudah diajukan ke atas baik di provinsi maupun di pusat, agar PLN cabang Gunungsitoli ditambah peralatan dan tambahan voltasenya agar dapat disalurkan ke desa-desa yang belum terjangkau listrik.

Dalam pertemuan dengan pemkab/kota di Kepulauan Nias, terungkap berbagai masalah yang menonjol akhir-akhir ini yaitu terkait penerimaan CPNS. Untuk ini, Ramli meminta kepada kab/kota agar penerimaan CPNS 2010 ini benar-benar transparan agar tidak terjadi keresahan di tengah masyarakat.

Kemudian, Ramli yang duduk di Komisi B DPRD Sumut juga meminta agar penyelenggaraan Pilkada dilaksanakan sesuai dengan tahapan yang sudah dijadwalkan dan berlangsung tertib, aman, karena ini salah satu tahapan pilkada yang harus jadi perhatian seluruh elemen masyarakat Nias.

Pada paparannya, ketua tim reses Dapil VII juga menyinggung keberadaan PT Sedar Abadi Jaya yang berada di Kab. Nias Utara, yang perlu dievaluasi keberadaannya karena sampai saat ini perusahaan tersebut belum ada kontribusinya ke PAD untuk menunjang pembangunan di kabupaten yang baru mekar tersebut. Demikian juga dengan keberadaan HPH PT Teluk Nauli di Kab. Nias Selatan, agar bisa memberikan kontribusi ke PAD Kabupaten tersebut sesuai dengan kesepakatan yang ada.

Keberadaan sejumlah perusahaan di Kepulauan Nias, baik perkebunan, kelautan dan lainnya agar dievaluasi setiap tahunnya oleh pemerintah setempat, apakah pengelolaannya di lapangan sudah sesuai dengan perizinan yang ada dan bagaimana respon masyrakat di lingkungannya terhadap perusahaan tersebut serta kontribusinya terhadap PAD setempat untuk menunjang pembangunan di daerah itu.

Dimuat di:
Mingguan Kompass Indonesia

Edisi 6-13 Desember 2010

Bulog Dinilai Masih Belum Transparan

Starberita - Medan, Keberadaan Badan Urusan Logistik (Bulog) sampai hari ini dinilai masih belum terbuka dan transparan dalam pendistribusian beras miskin (Raskin) kepada masyarakat, karena belum memberikan data rencana dan realisasi secara ditel kepada publik.

---

Sebagai perpanjangan tangan pemerintah, kata Anggota Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Utara, Ramli, Bulog dalam mendistribusikan Raskin masih belum sesuai dengan yang diharapkan."Terkesan Bulog masih tertutup, dalam artian bahwa adapun pendistribusian yang terlaksana dengan kesepakatan antara Pemda setempat, dilihat masih banyak kejanggalan," kata Ramli menjawab wartawan di Gedung DPRD Sumut, Senin (13/12).

Kejanggalan terseut, ungkap Ramli, diantaranya bahwa sampai saat ini harga Raskin di setiap wilayah atau desa masih berbeda-beda."Kita tidak tahu apakah ini ada hubungannya dengan jarak pengangkutan. Kalau bicara jasa angkutan, sudah ada ketentuannya," kata Ramli.

Seharusnya, tegas politisi Partai Demokrat Sumatera Utara ini, harga Raskin yang sampai ke masyarakat harus sama kalau kita memang mengedepankan Raskin Subsidi.Terkait kebutuhan stok beras hingga akhir tahun, Ramli mengungkapkan bahwa dari Rapat Dengar Pendapat antara Komisi B DPRD Sumut dengan Bulog Sumut terungkap bahwa stok beras cukup untuk dua bulan ke depan.

"Ada 29.000 ton stok beras yang cukup hingga dua bulan ke depan. Dan malam ini akan sandar dua kapal membawa beras, sehingga total beras mencapai 40.000 ton dan cukup untuk tiga bulan ke depan," kata Ramli.

Swasta dan BUMN/BUMD Kurang Peduli Lingkungan dan CSR

Karena menilai perusahaan swasta dan BUMN/BUMD lokal yang bergerak di bidang kehutanan kurang peduli masalah bina lingkungan dan corporate social response (CSR), seluruh anggota Komisi B DPRD Sumut melakukan studi banding ke Jawa Timur pada Rabu-Sabtu (8/11).

Ramli, salah satu anggota Komisi B mengatakan saat ini banyak perusahaan swasta dan BUMN/BUMD yang memanfaatkan jasa hutang kurang peduli teknik bina lingkungan dan tak jelas program CSR-nya. Dia mencontohkan, perusahaan seperti PTPN II, III dan IV dan PT Inalum terkesan tidak maksimal mewujudkan kelestarian hutan/lingkungan serta minim program memupuk kemitraan sosial maupun pemberdayaan masyarakat tempatan, sehingga apa yang menjadi harapan pemerintah dan masyarakat belum terlaksana.

Ramli mengaku, penetapan Jawa Timur sebagai basis studi banding dilatarbelakangi keyakinan pada daerah Jatim yang sukses mengelola mental manajemen perusahaan terhadap lingkungan dan program CSR. Setelah studi banding ini, lanjut Ramli, pihaknya akan menindaklanjuti melalui sikap penegasan kepada semua perusahaan swasta dan BUMN/BUMD di Sumut agar tidak main-main, anggap enteng apalagi sekedar mencari keuntungan dalam berbisnis, tapi mematuhi ketentuan-ketentuan dan memberikan perhatian serius atas perbaikan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat.

Ramli enggan merinci nama-nama perusahaan yang disinyalir kurang peduli tersebut. Baginya, perusahaan yang mengandalkan multi fungsi hutan namun justru mengeksploitasi lingkungan hingga kini cukup banyak beroperasi di wilayah Sumut.

"Tidak usah kita sebut. Tapi paling tidak, manajemen PTPN II, III, IV dan PT Inalum sudah kita minta untuk ikut belajar. Saya akan sangat prihatin bila mereka tidak hadir,"katanya.

Dimuat di:

Harian Bersama

11 Desember 2010

DPRD Sumut Harapkan NIP CPNS Pemkab Nias Diterbitkan, Diselesaikan Secara Bijaksana

Ketua Tim reses DPRD Sumut Ramli dari kader Partai Demokrat asal Kepulauan Nias mengharapkan permasalahan CPNS di Kepulauan Nias diselesaikan secara bijaksana dan arif jangan sampai menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat kepada pemerintah. Yang dinyatakan lulus oleh Politeknik Negeri Jakarta (PNJ) sebaiknya diterima sebab mereka itu adalah warga negara Indonesia dan juga anak daerah setempat.

 

Menurut Ramli, kalau sudah dinyatakan lulus oleh PNJ dan telah diumumkan oleh Bupati Nias Barat, Walikota Gunungsitoli dan Bupati Nias Utara serta Kabupaten Nias, maka harus diperhatikan oleh pemerintah karena mereka adalah generasi yang akan meneruskan pembangunan ke depan.

Hal itu dikemukakan kepada SIB Sabtu (20/11) di Gunungsitoli ketika diminta tanggapannya seputar adanya desakan kuasa hukum pemenang CPNS formasi TA 2009 yang NIPnya belum diterbitkan.

Ramli SE didampingi Suasana Dachi SH berharap kiranya masalah CPNS di Nias Barat sebanyak 165 orang, Kota Gunungsitoli 25, dan 50 orang di Kabupaten Nias Utara serta 18 orang di Kabupaten Nias, sebelum pengumuman CPNS formasi tahun 2010 kiranya diselesaikan dulu kasus CPNS formasi tahun 2009 untuk menghindari gejolak yang tidak baik.

Bila kasus itu tidak diselesaikan dengan baik maka persoalannya dapat menimbulkan dampak negatif kepada pemerintah apalagi saat ini pemerintah sedang menghadapi persiapan pemilu kepala daerah dan sebelum itu pemerintah membuat kebijakan untuk membuka formasi baru CPNS tahun 2010 yang telah dimulai pendaftaran tgl 20 Nopember 2010 secara serentak di wilayah Sumut. Upaya yang dilakukan Marthin Simangunsong SH MHum, selaku penerima kuasa hukum pemenang CPNS Formasi Tahun 2009 yang dinyatakan lulus oleh Politeknik Negeri Jakarta (PNJ) sebagaimana pengumuman Bupati Nias Barat No 810/230/BKD/2009 tgl 7 Desember 2009 menyatakan lulus seleksi, kita dukung untuk memperjuangkannya ke BKN pusat dan BKN Regional VI agar NIP dapat segera diterbitkan.

Selanjutnya mengatakan setelah membaca berita SIB tentang kedatangan kuasa hukum ke Pemkab Nias Barat yang mempertanyakan sikap pemerintah serta pengumuman Politeknik berupa hasil perangkingan dari Politeknik Negeri Jakarta (PNJ) sesuai surat No.135/K7.D/DN/2009 Tgl 9 Desember 2009 yang menyatakan bahwa apa yang telah diumumkan Bupati Nias Barat Tgl 7 Desember 2009 telah sesuai hasil perangkingan dan melihat foto copy hasil evaluasi dari Politeknik juga tidak ada yang salah semua sudah jelas.

Untuk itu BKN harus menerbitkan NIP mengingat mereka yang telah proses mulai dari pendaftaran, mengikuti ujian serta dievaluasi oleh PNJ baru dikirim ke Kab/Kota untuk diumumkan nama sesuai hasil perangkingan oleh PNJ dan kemudian diumumkan hasil tersebut maka jelas para peserta sudah memenuhi persyaratan.

DPRDSU menghimbau seluruh Kepala Daerah di Kepulauan Nias pada penerimaan formasi tahun 2010 kiranya dilaksanakan secara jujur jangan berulang persoalan seperti yang terjadi pada tahun 2009 seperti permasalahan yang belum terbit NIP, tentu ini harus diambil sebagai pelajaran.

Hal itu dikemukakan anggota DPRD SU Ramli SE selaku ketua Tim kepada SIB. “Kita harapkan kepada Tim penyelenggara agar melaksanakan proses sesuai mekanisme, apa hasil yang dicapai kiranya itu yang diusulkan nanti dan sesuai jumlah formasi yang dialokasikan oleh Menpan RI jangan ada yang kurang dan jangan ada yang lebih,” harapnya.

Dimuat di:

Harian Sinar Indonesia Baru

23 November 2010

Usai Berkompetisi, Kader PD Sumut Bersatu Lagi

Mantan Bupati Labuhan Batu, HT Milwan akhirnya terpilih secara aklamasi dalam forum Musda II Partai Demokrat Sumut yang digelar di Hotel Niagara, Parapat, Rabu malam 3 November 2010. Beliau terpilih setelah menyisihkan 2 kandidat lain yaitu Amri Tambunan (Bupati Deli Serdang) dan Rahmad P. Hasibuan (Sekretaris DPD PD Sumut).

Ramli, anggota Fraksi Partai Demokrat DPRD Sumut, yang dikonfirmasi Kamis siang (4 November) di Gedung DPRD Sumut mengatakan, tahapan pemilihan tidak dilanjutkan lagi karena saat verifikasi, Milwan langsung memperoleh 23 suara pengusung, sehingga Milwan terpilih secara aklamasi. Menurut Ramli, dengan terpilihnya Milwan, maka secara otomatis menjadi Ketua Formatur yang akan bertugas menyusun komposisi kepengurusan DPD PD Sumut masa bakti 2010-2015.

Menanggapi aroma kompetisi yang disebut tidak sehat mengenai teknis pelaksanaan Musda ini, Ramli hanya tersenyum simpul. Bagi dia, sebagai wadah politik praktis, berbagai bentuk perbedaan adalah biasa dan sepatutnya disikapi secara proporsional. Kini semua kader PD dipastikannya sudah bersatu kembali dan mengambil pelajaran berharga untuk perbaikan serta mendukung produk yang diputuskan Musda.

"Usai berkompetisi kader PD Sumut pasti bersatu lagi. Karena Partai Demokrat sangat menjunjung etika dan memandang perbedaan apa pun sebagai hal yang wajar," terang anggota Komisi B DPRD Sumut ini. Kepada HT Milwan, Ramli mengucapkan selamat dan berkeyakinan kalau PD Sumut semakin berjaya menyukseskan pemilihan-pemilihan kepala daerah, menambah jumlah anggota legislatif hingga peningkatan perolehan suara pada Pemilu 2014.

Sebelumnya, Musda II PD Sumut telah dibuka secara resmi oleh Ketua Umum DPP PD Anas Urbaningrum, didampingi Sekjen Eddy Baskoro, Ketua DPD PD Sumut Demisioner Palar Nainggolan, SH dan beberapa pengurus teras DPP PD Sumut pada Selasa siang (3/11) sekitar pukul 15.00 WIB di Hotel Niagara, Parapat, Simalungun.

Dimuat di:
Harian Bersama

Jumat, 5 November 2010

CPNS Jangan Jadi Proyek Kepala Daerah

Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) jangan menjadi proyek kepala daerah. Apalagi sampai menjadi alasan klasik untuk mengganti pengeluaran saat Pilkada. Sebaiknya penerimaan formasi CPNS tidak menjadi masalah dari tahun ke tahun. Karenanya diperlukan 'good will' pemerintah menangani masalah itu. Demikian diungkapkan Komisi A DPRD Sumut dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Sumatera Utara di Gedung DPRD Sumut.

Menurut mereka, bila musim penerimaan CPNS di Sumut selalu bermasalah. Terutama bila penyediaan soal testing dan pengawasannya dilakukan oleh Perguruan Tinggi Negeri (PTN) dari luar Sumatera Utara. Mereka menyarankan agar penyediaan soal ujian dan pengawasannya dapat dilakukan oleh PTN yang ada di Sumut. Selain bisa menekan biaya, juga memaksimalkan pengawasan hasil testing. Bahkan akan menjadikan formasi pegawai negeri yang tangguh, berwibawa dan bertanggung jawab.

Karenanya kesiapan pemerintah dalam hal ini pemerintah Kabupaten/Kota sangat diperlukan, terutama kesepakatan untuk menggunakan PTN dari Sumut atau PTN yang ada di Kabupaten/Kota. Terlebih lagi kesepakatan para kepala daerah untuk tidak menganggap penerimaan CPNS sebagai 'proyek besar'. Apalagi bila dijadikan ajang untuk mengumpulkan dana untuk pengganti dana yang habis saat maju dalam Pilkada.

Komisi A diharapkan dapat menjadwalkan untuk memanggil para kepala daerah dan dapat menghasilkan kesepakatan untuk tidak menjadikan penerimaan formasi CPNS sebagai ajang proyek.

Dimuat di:

Harian Medan Pos

Selasa, 2 November 2010

Satu Tahun Pemerintahan SBY

Baru-baru ini Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Arifin Siregar, S.Sos, MSP. mengeluarkan pernyataan bahwa kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam kurun waktu 1 tahun kerja terkesan menampakkan sikap panik, gelagapan dan kalap dalam mengelola negara (dimuat di Harian Bersama, Oktober 2010).

Menanggapi hal tersebut, Anggota Fraksi Partai Demokrat DPRD Sumut, Ramli, membantah dengan tegas. Menurutnya, sah-sah saja bila orang menilai dengan ukuran pikiran masing-masing. Namun SBY, menurut Ramli, sudah melakukan yang maksimal dan terbaik bagi kepentingan rakyat dan negara. Sebagai figur nasional dan anak bangsa yang dipercaya memimpin ratusan juta orang, SBY kerap merumuskan berbagai kebijakan yang matang karena menyangkut kebutuhan rakyat. Bila ada yang terasa kurang, hal itu wajar karena negara ini sedang dalam proses perbaikan.

Persoalan penegakan hukum menjadi sesuatu yang menjadi prioritas bagi pemerintahan SBY. Opini negatif yang berkembang terkait ketidak pastian hukum dinilai Ramli keliru dan subjektif belaka. Sedangkan penilaian negatif seputar kinerja birokrasi juga terasa kurang proporsional. Jauh-jauh hari, SBY selalu mengingatkan PNS dan pejabat pemerintahan untuk memberikan pelayanan optimal terhadap masyarakat luas. "Manalah mungkin SBY mengurusi mental dan watak orang per orang di semua daerah. Kalau ada PNS/pejabat menyimpang dalam hal birokrasi, apakah SBY yang salah?" tepis Ramli dengan nada bertanya.

Menyinggung diplomasi pemerintah terhadap negara tetangga, Ramli juga menganggap pemerintahan SBY tidak penakut. Melainkan berfikir jernih dan menjauhkan negara dan rakyat dari hal-hal yang berujung pada aksi permusuhan. Dia meminta semua pihak harus mau jujur mengakui bahwa 1 tahun kerja Presiden SBY sudah cukup banyak hal-hal baik dan perubahan berarti di Indonesia.

Dimuat di:
Harian Bersama

20 Oktober 2010

Gedung Mewah DPRD Sumut Tidak Nyaman

Harapan para anggota legislatif di DPRD Sumut yang semula menyambut baik dengan adanya pembangunan gedung baru sebagai tempat kerja bagi para pelaku penampung aspirasi masyarakat di lembaga ini, kini berubah pesimis dan mengarah pada kecaman atas apa yang mereka rasakan setelah beberapa minggu mendiami ruang kerja masing-masing di gedung baru yang menyerap dana dari APBD Sumatera Utara ratusan miliar rupiah ini.

Kalangan anggota dewan merasa kecolongan, sebab gedung mewah yang menghabiskan anggaran negara puluhan miliar itu tidak membawa kenyamanan bagi anggota dewan dalam melaksanakan tugasnya sebagai wakil rakyat. Sedangkan anggapan mereka selama ini dengan adanya gedung baru ini mereka akan merasa lebih nyaman dan dapat bekerja secara maksimal. Ternyata anggapan itu jauh dari harapan. Sebab ternyata ruang kerja para legislator ini tidak dilengkapi dengan alat sirkulasi udara, seperti yang diungkapkan oleh Ramli, salah seorang anggota DPRD Sumut di ruang Sidang Paripurna Gedung DPRD yang lama.

Kata politikus Partai Demokrat ini, dirinya sudah berulang kali mengkonfirmasikan kepada pihak Sekwan agar segera melakukan pemasangan alat sirkulasi udara, namun tidak pernah ditanggapi secara serius, karena sampai sekarang alat sirkulasi udara tersebut belum dipasang juga. Dijelaskan Ramli, bahwa ruang kerjanya di gedung yang baru saat ini dilengkapi AC tapi hanya ada satu pintu untuk keluar masuk ruangan, tidak ada jendelanya dan diapit dinding yang bersebelahan dengan ruang kerja anggota dewan yang lain.

Dengan kondisi ruangan seperti itu, terpaksa pintu ruangan kerja harus tetap terbuka agar terjadi sirkulasi udara. Kalau setiap kali kita harus buka pintu saat melaksanakan tugas hanya kerja untuk sirkulasi udara, kapan nlagi kita akan dapat bekerja maksimal, keluhnya.

Lebih lanjut, kata Ramli, dirinya berharap agar pihak Sekwan DPRD Sumut segera menyikapi masalah ini, demi terwujudnya kinerja para anggota dewan seperti yang diharapkan. Apabila hal ini dilama-lamakan, justru bisa berakibat fatal bagi kesehatan, bahkan dapat mengakibatkan kematian.

Oktober 2010

Kasus HKBP Bekasi Jangan Dipolitisir

Kasus penusukan anggota jemaat Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) di Bekasi yang terjadi belum lama ini, jangan sampai dipolitisir, sebab dapat menimbulkan perpecahan kerukunan antar umat beragama di Indonesia, demikian harapan Ramli, anggota DPRD Sumut dari Fraksi Partai Demokrat.

Ramli sangat berharap, tidak ada pihak-pihak yang ingin memperkeruh kasus Huria HKBP dengan cara mempolitisirnya sehingga kerukunan antar umat beragama tetap terjaga. Sehingga suasana yang kondusif, nyaman, damai dan tentram dapat dirasakan seluruh masyarakat Indonesia. "Kita harapkan tidak ada pihak yang sengaja menciptakan kisruh dengan mempolitisir kasus ini," ungkapnya.

Maka itu, Ramli meminta agar pemerintah pusat dan Polri bahu-membahu dan profesional menuntaskan kasus ini, bertindak cepat, sehingga kasus ini tidak berlarut-larut dan jangan sampai ada pihak yang melakukan intervensi agar kasus ini dapat teratasi dengan benar. Sikap rasisme melakukan tindak pidana berarti melawan hukum dalam kasus tindak pidana murni, maka harus dihukum sesuai undang-undang hukum yang berlaku, katanya.

Ramli juga menghimbau agar masyarakat jangan mudah terpancing demi terciptanya persatuan dan kesatuan.

Pengeboman Ikan di Pulau-pulau Batu Marak, Hancurkan Biota Laut oleh Nias Selatan

Tim Reses DPRD Sumut dari Dapem (daerah pemilihan) VII meliputi Nias, Gunungsitoli, Nisel, Nias Barat dan Nias Utara menyesalkan, kegiatan penebangan hutan yang dilakukan PT Teluk Nauli selaku pemilik HPH (Hak Pengelolaan Hutan) di Kecamatan Hibala Kabupaten Nias Selatan menuai pro dan kontra dari masyarakat.

Penyesalan ini diungkapkan Ketua Tim Reses DPRD Sumut dari Dapem VII Ramli kepada wartawan, Jumat (20/8) di gedung dewan, terkait dengan hasil temuan Reses anggota dewan ke Dapem VII baru-baru ini.

Dikatakan Ramli, saat ini di Kecamatan Hibala Kabupaten Nias Selatan sedang dimulai proses operasional kegiatan penebangan hutan oleh PT Teluk Nauli, tapi sangat disesalkan, di tengah-tengah masyarakat muncul pro dan kontra, karena masalah penebangan hutan itu menjadi simpang siur.

"Kami minta melalui Kadis Kehutanan Sumut maupun PT Teluk Nauli segera melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat tentang hak, tugas dan kewajiban dan tanggung jawab sebagai pemegang izin," ujarnya.
Karena, kata Ramli dari FP Demokrat itu, Tim Reses VII khawatir arogansi kekuasaan dan mental kapitalisme akan menempatkan rakyat pada posisi tidak berdaya dilakukan oleh pengusaha dari PT Teluk Nauli.
"Dalam hal ini, kami minta perhatian Gubsu, sebelum hal-hal yang tidak konstruktif terjadi, antara masyarakat dengan Pemda Nisel, antara masyarakat dengan perusahaan dan antara sesama masyarakat," ungkapnya.
Di bagian lain yang diperoleh tim reses Dapem VII, lanjut Ramli masalah Kepulauan Nias terutama di Pulau-pulau Batu memiliki potensi perikanan yang luar biasa, tapi masih belum sepenuhnya menjadi hak masyarakat, karena kekurangan sumber daya dan belum adanya peraturan daerah yang mengatur.

Selain itu, katanya lagi, pemboman ikan akhir-akhir ini marak terjadi di wilayah Laut Pulau-pulau Batu yang dapat merusak biota laut dan kelestarian laut di wilayah tersebut. Pengeboman ikan itu terjadi dikarenakan, masih lemahnya pengawasan dari aparat Polri airud akibat sarana pendukung yang tidak memadai, seperti kurangnya armada kapal cepat dalam melakukan patroli pengawasan laut.

"Sampai saat ini personil Pol Airud yang bertugas di Pulau-Pulau batu belum memiliki tempat tinggal dan masih menumpang di rumah-rumah penduduk setempat," ujarnya.

Penyebab lain makin maraknya pengeboman ikan, tambahnya, masyarakat masih kurang peduli untuk melaporkan peristiwa pengeboman ikan, bahkan masyarakat setempat ikut ambil bagian dari kegiatan pengeboman. "Memang ada tersangka diamankan kepolisian diduga terkait pengeboman ikan, tapi sampai saat ini di Pulau-pulau Batu belum ada dijerat hukum," ujarnya

Komisi A Tunggu Laporan Pansus Protap

Komisi A DPRD Sumut belum akan membahas laporan Pansus Provinsi Tapanuli sebelum ada penyerahan secara tertulis dari Pimpinan Dewan. Ketua Komisi A DPRD Sumut, M. Nuh menuturkan, mereka siap membahas laporan Pansus Pembentukan Protap yang dibentuk DPRD Sumut periode 2004-2009. Namun, mereka menunggu pendelegasian secara resmi melalui surat.

Hingga Senin (15/3), Komisi A DPRD sumut belum menerima surat  yang meminta pembahasan laporan pansus sebelum dibawa ke sidang paripurna.

"Kalaupun ada rapat pimpinan yang memutuskan untuk menyerahkan itu ke Komisi A DPRD Sumut, kami tidak serta-merta langsung bekerja. Harusnya disampaikan secara tertulis," ujarnya.

Ketua DPRD Sumut, Saleh Bangun, sebelumnya mengakui bahwa laporan pansus itu belum secara resmi diserahkan ke Komisi A. Penundaan ini disebabkan adanya usulan dari fraksi-fraksi agar masalah ini dibahas dulu di tingkat pimpinan dewan sebelum diserahkan ke Komisi A.

Sebelumnya Pimpinan Dewan dan Komisi A DPRD Sumut saling lempar tanggung jawab soal pembahasan laporan pansus ini. Ketua Komisi A, M. Nuh dan sekretaris Nurul Azhar Lubis mengaku belum menerimanya. Sebaliknya Wakil Ketua DPRD Sumut Kamaluddin Harahap menyatakan bahwa laporan sudah diserahkan ke Komisi A DPRD Sumut.

Pada prinsipnya, M. Nuh menuturkan Komisi A siap mengkaji laporan itu. Namun permintaan tertulis dari Pimpinan Dewan menjadi penting karena terkait penugasan. Dia berharap surat itu akan menjelaskan tugas yang harus dilaksanakan Komisi A, seperti materi dan batas waktu pembahasan.

"Kami harus memahami dulu apa yang harus dilakukuan untuk selanjutnya dibahas di internal Komisi A," tandasnya.

Saleh Bangun sudah menegaskan bahwa pembahasan yang akan dilakukan Komisi A pasti akan bermuara pada sidang paripurna. Untuk itulah Komisi A diberi kesempatan mengkaji laporan itu, sekaligus nantinya menjadi juru bicara pansus di sidang paripurna sebagaimana dilakukan pada persetujuan pemekaran Kabupaten Langkat beberapa waktu yang lalu.

Dimuat di:
Harian Seputar Indonesia

Rabu, 17 Maret 2010

Walikota Gunungsitoli Mendatang Harus Putra Daerah

Ramli, anggota DPRD Sumut, mengatakan yang layak menjadi walikota Gunungsitoli mendatang adalah putra daerah asli yang sudah merasakan, mengenal serta tau budaya daerah itu sehingga tidak sulit beradaptasi dengan masyarakat setempat. Kalau walikotanya bukan putra daerah tentu harus belajar dan beradaptasi dengan masyarakat setempat, baik soal budaya dan tingkat sosial di masyarakat. Dan waktu yang digunakan untuk itu lama, sehingga kemajuan pembangunan tidak tercapai sesuai tuntutan pemekaran daerah, yaitu meningkatkan kesejahteraan rakyat di segala bidang.

Menurut anggota dewan dari Dapem VII (Nias & Nias Selatan) ini, kalau putra daerah yang menjadi pucuk pimpinan di daerah itu, tidak sulit beradaptasi sehingga pemerintah dan masyarakat dapat bersinergi untuk meningkatkan pembangunan di segala bidang dan daerah ini dapat mengejar ketertinggalannya dari daerah lain di Sumut.

Pemerintah daerah nantinya harus bisa merangkul semua elemen masyarakat, baik tokoh agama, tokoh adat, tokoh pemuda serta elemen lainnya bersatu padu mendongkrak pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat. Pemerintah harus bisa memikirkan keberadaan pengusaha, karena pengusaha adalah urat nadi perekonomian di suatu daerah. Sebab kalau pengusaha kurang diperhatikan, daerah akan menemui jalan buntu karena roda perekonomian tidak berjalan sesuai harapan masyarakat.

Antara pemerintah daerah dan dewan perwakilan di daerahnya pun harus bisa bekerja sama sebagai mitra kerja, bisa berinergi dan bisa sama-sama memahami dan saling merangkul. Apalagi terkait penerbitan peraturan daerah (perda) serta dapat menarik investor dari luar daerah untuk menanamkan modalnya di daerah itu. Pemerintah daerah bisa melaksanakan semacam 'coffee morning' kepada ketiga elemen masyarakat untuk mendapat input dan output demi kemajuan kota Gunungsitoli.

Dimuat di:

Mingguan Kompass Indonesia

Edisi 6-13 Maret 2010

Anggota DPRD Sumut Pantau Sidang Gugatan Kasus CPNSD Nias Barat di PTUN Medan

Sidang lanjutan kasus CPNSD Nias Barat yang digelar Rabu (3/3) di PTUN Medan dipantau anggota DPRD Sumut dari Fraksi Partai Demokrat Ramli dan tokoh masyarakat Nias Barat seperti Ir Angandrowa Gulo SE MEc, Fosasi Daeli SPd, Arieli Lahagu, Tawarikh Lombu serta dari LSM Agrenisbar Atoni Waruwu dan Sawato Gulo SH. Sidang yang sempat ditunda selama satu jam akhirnya dibuka oleh majelis hakim Yorman SH MH, Muspiral Panjaitan SH, Lusianda SH dan panitera Satriana SH tanpa dihadiri oleh tergugat Bupati Nias Barat maupun kuasa hukumnya. 

Agenda sidang pembacaan gugatan dan jawaban dari tergugat serta pemanggilan pihak ketiga. Mengenai ketidakhadiran pihak tergugat (Bupati Nias Barat), Panitera Satriana SH setelah ditanya majelis hakim mengatakan telah dikonfirmasi lewat telepon selular bahwa orangtua dari kuasa hukum tergugat Elikana Hulu SH meninggal dunia sehingga ia tidak bisa hadir. Meskipun tergugat tidak hadir namun sidang tetap dilanjutkan mengingat para penggugat telah hadir. 

Usai sidang, anggota komisi A DPRD Sumut dari Fraksi Partai Demokrat Ramli meminta kepada majelis hakim agar dapat memberikan putusan sesuai bukti-bukti yang ada. Ramli juga meminta agar MenPAN, BKN Pusat, Kanreg VI BKN Sumut dan Bupati Nias Barat tidak melakukan proses pemberkasan dan penerbitan NIP bagi CPNSD Kab Nias Barat mengingat kasus ini masih proses peradilan. 

“Jadi jangan sampai terjadi tumpang tindih keputusan. Artinya kalau NIP sempat diterbitkan sebelum proses peradilan selesai bisa berakibat fatal pada hasil keputusan itu sendiri,” katanya. Sekjen LSM Agrenisbar Sawato Gulo SH didampingi Atoni Waruwu serta perwakilan penggugat Farianus Gulo SPd, Buala Daeli AMd yang datang dari kepulauan Nias mengharapkan Bupati Nias Barat segera menyerahkan bukti-bukti seperti asli SK pengumuman CPNSD Nias Barat sehingga proses persidangan tidak sampai berlarut-larut. Sidang berikutnya akan digelar 17 Maret mendatang

Dimuat di:
Harian Sinar Indonesia Baru

05 Maret 2010