Ramli, anggota Komisi B DPRDSU keheranan. Penyebabnya dilatarbelakangi hasil kunjungan kerja (Kunker) ke Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) akhir Juli 2011 lalu dan disusul ke Jawa Barat (Jabar) pada Agustus 2011. Waktu berkunjung ke sana, kata Ramli, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Sulsel dan Jabar membeberkan pencapaian 6 produk unggulan ketahanan pangan berbasis dana APBD. "Saya bingung dan terkejut mengetahui fakta tersebut. Tahun 2010 Dinas Pertanian Sulsel cuma memiliki dana Rp. 31 Miliar. Namun komitmen serta sinergi instansi terkait di sana berbuah surplus beras sebesar 2 juta Ton," singkap Ramli kepada BERSAMA, Jumat siang (4/8), di ruang Komisi B DPRDSU.
Bila dibandingkan dengan Dinas Pertanian Sumut yang mendapat alokasi dana APBD sekira Rp. 101 Miliar, lanjut Ramli, seharusnya tidak ada persoalan lagi diseputar kebutuhan beras di Sumut. "Divestasi pertanian kita bagaimana sejauh ini, infrastrukturnya sudah sejauh apa dan bagaimana pula kepedulian mengelola sawah beririgasi berikut penyediaan pupuk. Coba tanya Dinas Pertanian apa beras kita surplus atau tidak. Tapi yang saya tahu, Bulog Wilayah Sumut masih mengimpor beras dari luar negeri," herannya.
Politisi Partai Demokrat Sumut ini melanjutkan, ketahanan pangan lain yang mengejutkan di Sulsel terlihat dari komoditas jagung mencapai 1,4 juta Ton, rumput laut 1,5 juta Ton (dikirim ke Sumut), kakao 198 ribu Ton, udang 23 ribu Ton dan ternak sapi mencapai 900 ribu ekor. Artinya, lanjut dia, produk unggulan ketahanan pangan Sulsel itu hanya bisa tercapai disebabkan komitmen tinggi pemerintah provinsi, SKPD, pemerintah kab/kota dan badan teknis lainnya mewujudkan program kepentingan pokok masyarakat. "Kita wajib bercermin dari Sulsel. SKPD Provinsi Sumut haruslah memiliki komitmen tinggi dan bersinergi kepada kebutuhan daerah kab/kota dalam memprioritaskan program yang bersumber dari cost APBD," ingatnya.
Jabar Pemasok Beras untuk 18 Provinsi
Untuk kategori ketahanan pangan di Jabar Ramli juga tidak berhasil menyembunyikan keterkejutan. Daerah berpenduduk 43 juta jiwa dengan APBD sekira Rp.7 Triliun itu dikatakannnya surplus beras sehingga mampu memasok beras untuk 18 provinsi di Indonesia. "Lebih ngeri lagi di sana. Hasil panen padinya bisa mendistribusikan beras lokal terhadap 18 provinsi. Padahal petani mereka hanya menggarap lahan paling banyak 5 rante/keluarga," ucapnya. Seraya membandingkan jumlah penduduk Sumut sekira 13 juta dengan APBD berkisar Rp.4 Triliun, Ramli berkeyakinan, apaian surplus beras daerah Jabar hanya dapat terwujud semata-mata disebabkan keseriusan pemerintah Jabar membangun pola ketahanan pangan melalui sinergitas program peningkatan dengan SKPD terkait. Ketahanan pangan lain di Jabar yang berjalan bagus disebutnya terlihat dari sektor perkebunan, sayur mayur, buah-buahan dan perikanan.
SKPD Jalan Sendiri
Legislator asal Dapil Kabupaten Nias Induk, Kabupaten Nias Utara, Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Nias Barat dan Kota Gunung Sitoli itu memastikan, hingga kini SKPD Provsu dan pemimpin di daerah terkesan berjalan sendiri-sendiri. Melakukan pertemuan-pertemuan formal namun sebatas koordinasi yang kurang menjawab essensi permasalahan. "Saya mau mengatakan, sejauh mana Pemprovsu menguatkan sinergi kerja semua satuan ketahanan pangan, khususnya di kab/kota," imbau Ramli.
Peduli & Serius
Ramli mengingatkan, kinerja SKPD yang baik hanya dapat dicapai bila Pemprovsu melakukan pengawasan dengan terjun ke lapangan. Kalau tidak, terang Ramli berkeyakinan, lembaga SKPD cuma sebatas badan yang menjalankan rutinitas formal dengan target usang menghabiskan anggaran tanpa pencapaian sasaran. Pada sisi lain, dia juga memastikan sudah saatnya pimpinan SKPD lebih jeli menyusun program jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang yang berorientasi pada kesejahteraan rakyat. Pemprovsu dan pimpinan SKPD dimintanya agar semakin gigih menerjemahkan program pemerintah pusat yang bertekad mewujudkan percepatan pembangunan taraf kehidupan masyarakat. "Plt Gubsu Gatot Pujo Nugroho, ST, perlu lebih peka mengawasi kinerja maupun sinergitas SKPD khususnya yang menyangkut ketahanan pangan di Sumut," ingat Ramli.
Surplus
Sementara itu, Kabid PLH Dinas Pertanian Sumut Ir Adam B Nasution, MM, membantah bila Sumut dikatakan tidak surplus beras. Menurut dia, saat ini Sumut telah surplus beras mencapai 400 ribu Ton dengan target per Desember 2011 sekira 3,6 juta Ton. "Yang import beras itu siapa, kan Bulog," tepis Adam kepada BERSAMA, Jumat sore (4/8), melalui saluran telepon. Kendati Adam menyebut saat ini sudah dicapai 2,3 juta Ton, namun target di angka 3,6 juta Ton tetap saja diakuinya belum bisa membuat Sumut berpredikat surplus beras. Menyinggung anggaran APBD Dinas Pertanian Sulsel yang 3 kali lipat lebih kecil dibanding Dinas Pertanian Sumut tapi surplus 2 juta ton, Adam juga punya jawaban pamungkas. Bagi dia, Sulsel itu sudah melalui proses panjang pertanian yang dibangun jauh-jauh hari. Sementara lahan irigasi di Sulsel dikatakannya lebih luas dibanding Sumut. "Saya gak hapal betul data lahan irigasi Sumut, yang pasti indeks pertanaman di Sulsel cukup tinggi," ucap Adam.
Bagaimana sinergi Dinas Pertanian dengan intansi terkait mewujudkan ketahanan pangan Sumut ? Adam mengakuinya berjalan baik dan dikoordinasikan secara terjadwal. "Sudah kita laksanakan berkala. Makanya dalam pra-Musrenbang kita bicarakan dengan SKPD lain," tegasnya. Dia pun mencontohkan pola sinergitas Dinas Pertanian dengan Dinas Peternakan berbentuk pengadaan pupuk organik untuk perbaikan struktur tanah pertanian.
Menjawab jumlah anggaran Dinas Pertanian Sumut semester I dan program apa yang sudah dikerjakan, lagi-lagi Adam berkelit dengan mengatakan bukan seperti makan cabe. “Karena program kita ada yang langsung, tak langsung, pengadaan dan pembinaan. Yang sudah kita laksanakan pun tak bisa dipilah-pilah. Namun pupuk dibantu, irigasi desa dan tingkat usaha tani diperbaiki dan sedang berlangsung sampai sekarang. Dananya belum cair pak. Proses tender, pengadaan peralatan ataupun pemberdayaan petani masih berjalan," tutupnya. (BUD)
Bila dibandingkan dengan Dinas Pertanian Sumut yang mendapat alokasi dana APBD sekira Rp. 101 Miliar, lanjut Ramli, seharusnya tidak ada persoalan lagi diseputar kebutuhan beras di Sumut. "Divestasi pertanian kita bagaimana sejauh ini, infrastrukturnya sudah sejauh apa dan bagaimana pula kepedulian mengelola sawah beririgasi berikut penyediaan pupuk. Coba tanya Dinas Pertanian apa beras kita surplus atau tidak. Tapi yang saya tahu, Bulog Wilayah Sumut masih mengimpor beras dari luar negeri," herannya.
Politisi Partai Demokrat Sumut ini melanjutkan, ketahanan pangan lain yang mengejutkan di Sulsel terlihat dari komoditas jagung mencapai 1,4 juta Ton, rumput laut 1,5 juta Ton (dikirim ke Sumut), kakao 198 ribu Ton, udang 23 ribu Ton dan ternak sapi mencapai 900 ribu ekor. Artinya, lanjut dia, produk unggulan ketahanan pangan Sulsel itu hanya bisa tercapai disebabkan komitmen tinggi pemerintah provinsi, SKPD, pemerintah kab/kota dan badan teknis lainnya mewujudkan program kepentingan pokok masyarakat. "Kita wajib bercermin dari Sulsel. SKPD Provinsi Sumut haruslah memiliki komitmen tinggi dan bersinergi kepada kebutuhan daerah kab/kota dalam memprioritaskan program yang bersumber dari cost APBD," ingatnya.
Jabar Pemasok Beras untuk 18 Provinsi
Untuk kategori ketahanan pangan di Jabar Ramli juga tidak berhasil menyembunyikan keterkejutan. Daerah berpenduduk 43 juta jiwa dengan APBD sekira Rp.7 Triliun itu dikatakannnya surplus beras sehingga mampu memasok beras untuk 18 provinsi di Indonesia. "Lebih ngeri lagi di sana. Hasil panen padinya bisa mendistribusikan beras lokal terhadap 18 provinsi. Padahal petani mereka hanya menggarap lahan paling banyak 5 rante/keluarga," ucapnya. Seraya membandingkan jumlah penduduk Sumut sekira 13 juta dengan APBD berkisar Rp.4 Triliun, Ramli berkeyakinan, apaian surplus beras daerah Jabar hanya dapat terwujud semata-mata disebabkan keseriusan pemerintah Jabar membangun pola ketahanan pangan melalui sinergitas program peningkatan dengan SKPD terkait. Ketahanan pangan lain di Jabar yang berjalan bagus disebutnya terlihat dari sektor perkebunan, sayur mayur, buah-buahan dan perikanan.
SKPD Jalan Sendiri
Legislator asal Dapil Kabupaten Nias Induk, Kabupaten Nias Utara, Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Nias Barat dan Kota Gunung Sitoli itu memastikan, hingga kini SKPD Provsu dan pemimpin di daerah terkesan berjalan sendiri-sendiri. Melakukan pertemuan-pertemuan formal namun sebatas koordinasi yang kurang menjawab essensi permasalahan. "Saya mau mengatakan, sejauh mana Pemprovsu menguatkan sinergi kerja semua satuan ketahanan pangan, khususnya di kab/kota," imbau Ramli.
Peduli & Serius
Ramli mengingatkan, kinerja SKPD yang baik hanya dapat dicapai bila Pemprovsu melakukan pengawasan dengan terjun ke lapangan. Kalau tidak, terang Ramli berkeyakinan, lembaga SKPD cuma sebatas badan yang menjalankan rutinitas formal dengan target usang menghabiskan anggaran tanpa pencapaian sasaran. Pada sisi lain, dia juga memastikan sudah saatnya pimpinan SKPD lebih jeli menyusun program jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang yang berorientasi pada kesejahteraan rakyat. Pemprovsu dan pimpinan SKPD dimintanya agar semakin gigih menerjemahkan program pemerintah pusat yang bertekad mewujudkan percepatan pembangunan taraf kehidupan masyarakat. "Plt Gubsu Gatot Pujo Nugroho, ST, perlu lebih peka mengawasi kinerja maupun sinergitas SKPD khususnya yang menyangkut ketahanan pangan di Sumut," ingat Ramli.
Surplus
Sementara itu, Kabid PLH Dinas Pertanian Sumut Ir Adam B Nasution, MM, membantah bila Sumut dikatakan tidak surplus beras. Menurut dia, saat ini Sumut telah surplus beras mencapai 400 ribu Ton dengan target per Desember 2011 sekira 3,6 juta Ton. "Yang import beras itu siapa, kan Bulog," tepis Adam kepada BERSAMA, Jumat sore (4/8), melalui saluran telepon. Kendati Adam menyebut saat ini sudah dicapai 2,3 juta Ton, namun target di angka 3,6 juta Ton tetap saja diakuinya belum bisa membuat Sumut berpredikat surplus beras. Menyinggung anggaran APBD Dinas Pertanian Sulsel yang 3 kali lipat lebih kecil dibanding Dinas Pertanian Sumut tapi surplus 2 juta ton, Adam juga punya jawaban pamungkas. Bagi dia, Sulsel itu sudah melalui proses panjang pertanian yang dibangun jauh-jauh hari. Sementara lahan irigasi di Sulsel dikatakannya lebih luas dibanding Sumut. "Saya gak hapal betul data lahan irigasi Sumut, yang pasti indeks pertanaman di Sulsel cukup tinggi," ucap Adam.
Bagaimana sinergi Dinas Pertanian dengan intansi terkait mewujudkan ketahanan pangan Sumut ? Adam mengakuinya berjalan baik dan dikoordinasikan secara terjadwal. "Sudah kita laksanakan berkala. Makanya dalam pra-Musrenbang kita bicarakan dengan SKPD lain," tegasnya. Dia pun mencontohkan pola sinergitas Dinas Pertanian dengan Dinas Peternakan berbentuk pengadaan pupuk organik untuk perbaikan struktur tanah pertanian.
Menjawab jumlah anggaran Dinas Pertanian Sumut semester I dan program apa yang sudah dikerjakan, lagi-lagi Adam berkelit dengan mengatakan bukan seperti makan cabe. “Karena program kita ada yang langsung, tak langsung, pengadaan dan pembinaan. Yang sudah kita laksanakan pun tak bisa dipilah-pilah. Namun pupuk dibantu, irigasi desa dan tingkat usaha tani diperbaiki dan sedang berlangsung sampai sekarang. Dananya belum cair pak. Proses tender, pengadaan peralatan ataupun pemberdayaan petani masih berjalan," tutupnya. (BUD)
Dimuat di:
Harian BERSAMA
07 September 2011
