Perlu Ada Sinergitas Dukung Program Ketahanan Pangan

Kamis, 28 April 2011 15:50 

Starberita - Medan, 

Perlu ada sinergitas antara Dinas Pertanian, Dinas Peternakan, Dinas Perkebunan, Dinas Kehutanan, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas UKM dan Koperasi serta Dinas Pengairan dengan Badan Koordinasi Penyuluhan (Bakorluh) untuk merancang program pembangunan jangka menengah dalam rangka mensukseskan program ketahanan pangan.

Selama ini, kata Anggota Komisi B DPRD Sumatera Utara, Ramli, sinergitas antara instansi tersebut dinilai kurang berjalan, sehingga banyak program-program pembangunan tidak bermanfaat dan berjalan dengan baik.

“Seperti banyaknya pembangunan irigasi di kabupaten/kota yang tidak berfungsi dan tidak bisa dimanfaatkan masyarakat. Salah satunya di Kepulauan Nias, ini terjadi akibat tidak adanya kerjasama dalam pembangunan irigasi tersebut antara Dinas Pengairan dengan Dinas Pertanian,” kata Ramli kepada wartawan di Gedung DPRD Sumatera Utara, Kamis (28/4).

Menurut politisi Partai Demokrat Sumut ini, sinergitas antara dinas-dinas tersebut dengan Bakorluh harus dilakukan dengan baik, apalagi ini merupakan program jangka menengah pemerintah pusat.

“Kepala daerah kabupaten/kota se Sumut dihimbau untuk memberikan penekanan-penekanan kepada jajarannya agar merancang program pembangunan untuk lima tahun ke depan seperti program yang telah dicanangkan pemerintah pusat yakni program pembangunan jangka menengah, sehingga tidak ada lagi instansi atau SKPD yang berpikir menghabiskan anggaran,” ujar Ramli.

Kepada Bakorluh, pintah Ramli, lakukan penyuluhan serta koordinasi dengan dinas-dinas tersebut, sehingga tidak ada lagi anggapan menghabiskan anggaran, tapi harus ada program yang jelas dan final, seperti mengoptimalkan lahan tidur dengan tujuan meningkatkan ekonomi kerakyatan yang berbasis lingkungan.

“Dengan adanya Bakorluh ini, harus ada perbaikan dari dinas terkait, jangan lagi ada istilah menghabiskan anggaran, tapi harus memiliki program yang bagus untuk mendukung program pemerintah dalam ketahanan pangan,” kata anggota dewan daerah asal pemilihan Kepulauan Nias ini.

Bukti dari keseriusan pemerintah, sebut Ramli, dalam waktu dekat ini pemerintah akan menggelar Pekan Nasional Petani Nelayan di Pontianak yang pesertanya berasal dari seluruh provinsi di Indonesia dan keberangkatan ini harus ada keterwakilan dari kabupaten/kota yang ada di Sumatera Utara. (HRK/YEZ)

Badan Koordinasi Penyuluhan Harus punya target sejahterakan Petani dan Nelayan

Selasa, 25 Januari 2011 18:09

Starberita - Medan, Badan Koordinasi Penyuluhan yang dibentuk pemerintah diharapkan mampu mengapresiasi apa yang menjadi harapan pemerintah dalam hal keinginan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Sumatera Utara, terutama petani dan nelayan.

---

Sebab, kata Anggota Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Utara, Ramli, badan ini dibentuk secara tersendiri oleh pemerintah dalam rangka meningkatkan komoditi hasil bumi.

"Diantaranya dapat meningkatkan hasil panen padi petani, meningkatkan hasil hutan dan meningkatkan hasil perikanan yang menjadi mata pencaharian para nelayan," kata Ramli menjawab Starberita di Gedung DPRD Sumut, Selasa (25/1).

Badan Koordinasi Penyuluhan ini, ungkap Ramli, harus dapat bekerja maksimal, tidak hanya sebatas penyuluhan saja. "Tapi harus memiliki target, baik target jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang," kata Ramli.

Tupoksi dari badan yang sangat strategis ini, menurut Ramli, harus mampu menjawab kebutuhan masyarakat Sumut dengan meningkatkan hasil pertanian, hasil hutan dan hasil perikanan masyarakat.

Sebab, sebut politisi Partai Demokrat Sumut ini, muara dari proses kerja badan ini adalah untuk percepatan pembangunan di Sumut dan ini harus menjadi tolak ukur dari percepatan pembangunan di Sumatera Utara.

"Badan Koordinasi Penyuluhan dibawah naungan Dinas Perikanan, Dinas Kehutanan dan Dinas Pertanian diharapkan tidak hanya sebatas retorika saja, tapi harus memiliki target agar masyarakat dapat sejahtera," kata Ramli.

Sebagai contoh, papar Ramli, di daratan Sumatera Utara, masyarakatnya panen padi sampai dua kali dalam setahun. Namun, sebut Ramli, masih ada ditemukan disejumlah daerah, seperti di Pulau Nias, hasil panen padi hanya satu kali dalam setahun.

"Disinilah peran lembaga ini untuk memperhatikan para petani, bagaimana agar hasil panen pertanian masyarakat tersebut dapat meningkat. Yang panen satu kali dalam setahun bisa menjadi dua kali. Dan yang panen dua kali dalam setahun bisa menjadi tiga kali," kata Ramli.

Jika hal ini bisa dilakukan lembaga tersebut, lanjut Ramli, tentunya kesejahteraan masyarakat dapat meningkat dan percepatan pembangunan di Sumatera Utara dapat terwujud. (HRK/BHI)

Terkait Pengumuman CPNSD Kab Nias Barat, Sejumlah Anggota DPRD Sumut Dukung Agrenisbar Tempuh Jalur Hukum

Sejumlah anggota DPRD Sumut di antaranya Suasana Dachi dari Fraksi Partai Hanura dan Ramli dari Fraksi Partai Demokrat mendukung langkah Aliansi Gerakan Rakyat Nias Barat (Agrenisbar) bersama korban CPNSD formasi tahun 2009 Kab Nias Barat menempuh jalur hukum dalam kasus penerimaan/pengumuman pemenang CPNSD Kab Nias Barat.

Langkah hukum yang ditempuh dengan menggugat Pemkab Nias Barat di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Medan terkait SK penetapan nama-nama pelamar yang lulus yang penyelenggaraannya, Tergugat bekerjasama dengan Politeknik Negeri Jakarta (PNJ) dan dinilai sarat rekayasa.

Hal itu dikatakan Sekjend Agrenisbar Sawato Gulo SH didampingi Ketua Presidium Agrenisbar Atoni Waruwu dan Farianus Gulo SPd kepada wartawan usai diterima komisi A DPRD Sumut, Rabu (24/2). Disampaikan bahwa kasus rekayasa pengumuman CPNSD Nias Barat tahun 2009 telah digugat melalui PTUN di Medan dan sudah memasuki sidang ketiga Rabu (24/2). Dan pada sidang ketiga tersebut Pemkab Nias Barat belum menyerahkan berkas yang diminta majelis hakim khususnya SK asli pengumuman CPNSD tersebut. Sidang dihadiri Kabag hukum Pemkab Nias Barat Yamonaha Waruwu SH dan Elikana Hulu SH selaku LBH/Advokat.

Anggota DPRD Sumut Suasana Dachi dan Ramli yang menerima Agrenisbar dan mewakili korban CPNSD Nias Barat mengatakan, kasus CPNSD Nias Barat telah menjadi agenda komisi A DPRD Sumut untuk melakukan pemantauan dan pengawasan. Komisi A DPRD Sumut sudah mendatangi MenPAN dan BKN meminta tidak melakukan proses administrasi kepegawaian termasuk mengeluarkan NIP bagi Kab/kota yang bermasalah termasuk Kab Nias Barat.

Komisi A DPRD Sumut berharap PTUN Medan mengadili gugatan korban CPNSD Nias Barat dengan adil dan benar. Sidang ke-4 direncanakan tanggal 3 Maret 2010 mendatang.

sumber: niasisland.com

Pasca Tsunami, Nias Perlu Percepatan Pembangunan

Pentingnya Partisipasi Masyarakat memberikan hak suara di Pemilukada Nias untuk  menentukan arah percepatan pembangunan lima tahun ke depan menuju citra reputasi Nias berbudaya, religius dan mandiri yang serius dan fokus itulah harapan kita.

Hal ini disampaikan Anggota DPRD Sumatera Utara Ramli kepada Wartawan di Kantor DPRDSU Jln Imam Bonjol No 5 Medan Kamis, (26/1) mengingat Nias pernah mengalami bencana alam sunami memporak-porandakan alam, bangunan dan infrastruktur.

Kiranya Nias dapat dibangun kembali ujar Ramli seraya memberikan argumentasi tentang Pemilukada Nias partisipasi masyarakat harus menyadari pentingnya pesta demokrasi yang identik dengan kemajuan pembangunan baik phisik, dan non phisik, urai  Politisi Partai Demokrat yang selalu senyum ceri, ramah, terbuka  dan gaul terhadap siapa saja khususnya insan pers yang dihadapinya.

Ramli nenjelaskan masalah pembangunan manusia seutuhnya tidak terlepas dari hak dan kewajiban seluruh elemen bangsa harus dapat meningngkatkan partisipasi hak suara di pemilukada secara transfaran, akuntabel dan menjunjung tinggi nilai-nilai sportifitas yang tinggi sesuai Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa ini, tegas Ramli.

Meskipun banyak masalah yang kita hadapi seperti kemiskinan, keamanan,  ekonomi kerakyatan, pendidikan, sosial kesehatan, kriminal,  infrastruktur belum mencapai semaksimalnya, urai Ramli.

Selanjutnya ketimpangan administrasi, isolasi pembangunan, hingga masalah kecemburuan sosial yang signifikan harus dapat kita jadikan pengalaman yang berharga untuk terus dapat berpacu memoles diri mengingat sistem pemeritahan secara otonomi daerah akan menjadikan kita berpikir jernih dan positif, ujar Anggota Legislatif Dapil Kabupaten Nias Induk, Kabupaten Nias Utara, Kabupaten Nias Barat, dan Kota Gunung Sitoli,

Mengingat pengalaman Pemilukada Nias Selatan 29 Desember 2010 lalu suara yang berpartisipasi hanya 45 persen Ramli menganggap sangat minim.Pemilukada dijadwalkan di tiga daerah lain yang dijadwalkan 2 Pebruari  2011 dan Nias, 4 April 2011, maka seluruh komponen masyarakat seperti LSM, pemuda, pemuka adat, tokoh agama dan insan pers untuk dapat memberikan motivasi bagi masyarakat sehingga memiliki nilai pendidikan politik yang terbaik bagi Nias,ujar Anggota DPRDSU dari Komisi B.

Sementara UU sosialisasi yang diselenggarakan sesuai aturan KPUD telah dilakukan secara bertahap dan berkesinambungan Ramli berharap partisipasi masyarakat luas dan bagi para Kandidat yang bersaing secara sehat, santun, jujur, bila menang terhormat, siap kalah secara kesatria dan bermartabat, kilah Ramli mengakhiri.

Kasus CPNS Nisel Harus Jadi Pelajaran Berharga

Persoalan penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di Nias Selatan yang hingga kini masih menuai masalah, harusnya menjadi pelajaran berharga pada penerimaan CNS tahun ini.

Komisi A DPRD Sumut juga menegaskan akan melakukan pengawalan ketat proses penerimaan CPNS di daerah ini dari mulai proses lamaran hingga kelulusan yang sudah disepakati berdasarkan perankingan. Sedangkan proses perangkingan dipercayakan kepada perguruan tinggi selaku lembaga independen dalam penerimaan CPNS.

“Kita imbau agar persoalan CPNS di Nisel, yang SK nya ditahan oleh Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara (Menpan) tidak lagi terulang pada penerimaan CPNS tahun ini,” kata anggota Komisi A DPRD SU, Ramli kepada wartawan, Selasa [03/11].

Sebagai wakil rakyat daerah pemilihan Nias dia mengaku prihatin persoalan ditahannya SK terhadap 50 orang yang dinyatakan lulus CPNS tahun lalu, dari 300 kuota yang ada. Seperti diketahui alasan penahanan karena rangking yang dikeluarkan oleh perguruan tinggi berbeda dengan hasil kelulusan.

Sedangkan hingga saat ini kasus tersebut terkesan buntu dan tidak mampu diselesaikan oleh kepala daerah Nisel. “Tentunya ini sangat merugikan dan kita harap tidak lagi terulang pada penerimaan CPNS tahun ini,” harap Ramli yang didampingi rekannya satu komisi Hasbullah Hadi, yang juga sesama politisi Partai Demokrat.

Apalagi, kata Ramli saat ini Kabupaten Nias mendapat porsi yang cukup besar untuk penerimaan CPNS tahun ini yakni 500 an, yang akan ditempatkan di Gunung Sitoli, Nias Barat, Nias Selatan, Nias Utara dan Nias. “Kita juga berharap kasus CPNS Nisel tahun lalu bisa menjadi contoh bagi daerah lain, agar tidak melakukan penyelewengan-pnyelewengan dalam proses rekrutannya. Karena pmerintah juga telah menyerahkannya kepada universitas yang berwewenang untuk menetapkan penerimaan sesuai rangking,” timpal Hasbullah Hadi.

Dia juga mengakui untuk proses penerimaan CPNS di daerah-daerah sangat rentan penyimpangan. Dalam hal ini Hasbullah memberi respon pernyataan tegas Gubernur Sumut H Syamsul Arifin SE yang menjamin tidak akan ada penyimpangan penerimaan CPNS di lingkungan Pemprovsu.

Hasbullah juga meminta masyarakat untuk tidak tergoda dengan adanya iming-iming yang mengatakan mampu menjamin kelulusan bagi CPNS dengan menyerahkan uang puluhan juta hingga ratusan juta rupiah. Serta akan menindak tegas oknum pejabat di lingkungannya yang terlibat.

“Kita ingatkan agar masyarakat jangan terjebak, karena semua tindakan itu akan merugikan masyarakat sendiri dan yang mampu mencegahnya juga masyarakat,’ imbau Hasbullah.

Sebelumnya, Komisi A DPRD SU juga menggelar rapat dengar pendapat dengan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sumut, membahas soal penerimaan CPNS.

Dalam rapat itu juga terungkap penerimaan CPNS yang dilakukan dihampir seluruh kabupaten/kota di daerah ini rentan dengan masalah, sehingga dibutuhkan komitmen dari pemerintah sebagai penyelenggara untuk tetap konsisten dan konsekuen bahwa proses penerimaan CPNS dilakukan benar-benar jujur dan professional.

Sementara Kepala BKD Sumut H Arsyad mengungkapkan, BKD akan berupaya terus memprogramkan dan mengupayakan rekrutmen CPNS tetap dilaksanakan dengan transparan dan objektif sehingga menghasilkan CPNS yang berkualitas dalam melaksanakan tugas pengabdiannya.

Pemberkasan CPNS Capai 50 Persen

Meski di sejumlah daerah banyak masalah terkait proses seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2009, namun untuk proses pemberkasan di Badan Kepegawain Nasional (BKN) terus berjalan. Pemberkasan ini dalam rangka pemberian Nomor Induk Pegawai (NIP) kepada para CPNS yang sudah dinyatakan lolos seleksi dan diusulkan daerah ke BKN.

Bahkan, menurut Deputi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN&RB) Ramli Naibaho, pemberkasan yang dilakukan BKN sudah mencapai hampir 50 persen dari seluruh daerah. Dia mengimbau, bagi daerah-daerah yang belum mengusulkan pemberkasan ke BKN, agar cepat-cepat melakukan hal itu.

“Kalau pemberkasan di daerah selesai, bisa diajukan ke BKN untuk verifikasi,” ujar Ramli pada JPNN, Kamis (14/1). Dia juga mengatakan, jika ada berkas CPNS yang masih bermasalah akan mengganjal pemberkasan bagi seluruh CPNS yang berasal dari daerah yang sama.

Karenanya, dia mengatakan, bagi provinsi, kabupaten/kota yang urusan penerimaan CPNS-nya belum tuntas, maka belum bisa melakukan pemberkasan. Ramli mencontohkan jika di daerah A dinyatakan 500 CPNS lolos, kemudian ada laporan masuk bahwa 10 orang diantaranya lulus tidak murni, maka pemberkasan 490 pegawai lainnya juga harus ditunda.

“Harus diklarifikasi dan diselidiki lagi, tentang laporan tersebut. Apa benar ada 10 orang atau malah lebih. Itu prosesnya panjang dan butuh waktu lama. Karena itu pemberkasannya harus ditunda,” jelasnya. Dia mencontohkan kasus yang terjadi di Aceh. Di mana CPNS-nya selama setahun tidak menerima SK pengangkatan.

Bagaimana dengan pemberkasan CPNS pusat, Ramli mengatakan, untuk tingkat pusat sudah tidak ada masalah. “Kalau pusat tidak ada masalah lagi, sekarang sudah masuk ke BKN,” terangnya.

Anggota DPRD Sumut Meminta NIP CPNS Kep. Nias Formasi 2009 Segera Diterbitkan

Ketua Tim reses DPRD Sumut Ramli dari kader Partai Demokrat asal Kepulauan Nias mengharapkan permasalahan CPNS di Kepulauan Nias diselesaikan secara bijaksana dan arif jangan sampai menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat kepada pemerintah. Yang dinyatakan lulus oleh Politeknik Negeri Jakarta (PNJ) sebaiknya diterima sebab mereka itu adalah warga negara Indonesia dan juga anak daerah setempat.

Menurut Ramli, kalau sudah dinyatakan lulus oleh PNJ dan telah diumumkan oleh Bupati Nias Barat, Walikota Gunungsitoli dan Bupati Nias Utara serta Kabupaten Nias, maka harus diperhatikan oleh pemerintah karena mereka adalah generasi yang akan meneruskan pembangunan ke depan.

Hal itu dikemukakan kepada SIB Sabtu (20/11) di Gunungsitoli ketika diminta tanggapannya seputar adanya desakan kuasa hukum pemenang CPNS formasi TA 2009 yang NIPnya belum diterbitkan.

Ramli SE didampingi Suasana Dachi SH berharap kiranya masalah CPNS di Nias Barat sebanyak 165 orang, Kota Gunungsitoli 25, dan 50 orang di Kabupaten Nias Utara serta 18 orang di Kabupaten Nias, sebelum pengumuman CPNS formasi tahun 2010 kiranya diselesaikan dulu kasus CPNS formasi tahun 2009 untuk menghindari gejolak yang tidak baik.

Bila kasus itu tidak diselesaikan dengan baik maka persoalannya dapat menimbulkan dampak negatif kepada pemerintah apalagi saat ini pemerintah sedang menghadapi persiapan pemilu kepala daerah dan sebelum itu pemerintah membuat kebijakan untuk membuka formasi baru CPNS tahun 2010 yang telah dimulai pendaftaran tgl 20 Nopember 2010 secara serentak di wilayah Sumut. Upaya yang dilakukan Marthin Simangunsong SH MHum, selaku penerima kuasa hukum pemenang CPNS Formasi Tahun 2009 yang dinyatakan lulus oleh Politeknik Negeri Jakarta (PNJ) sebagaimana pengumuman Bupati Nias Barat No 810/230/BKD/2009 tgl 7 Desember 2009 menyatakan lulus seleksi, kita dukung untuk memperjuangkannya ke BKN pusat dan BKN Regional VI agar NIP dapat segera diterbitkan.

Selanjutnya mengatakan setelah membaca berita SIB tentang kedatangan kuasa hukum ke Pemkab Nias Barat yang mempertanyakan sikap pemerintah serta pengumuman Politeknik berupa hasil perangkingan dari Politeknik Negeri Jakarta (PNJ) sesuai surat No.135/K7.D/DN/2009 Tgl 9 Desember 2009 yang menyatakan bahwa apa yang telah diumumkan Bupati Nias Barat Tgl 7 Desember 2009 telah sesuai hasil perangkingan dan melihat foto copy hasil evaluasi dari Politeknik juga tidak ada yang salah semua sudah jelas.

Untuk itu BKN harus menerbitkan NIP mengingat mereka yang telah proses mulai dari pendaftaran, mengikuti ujian serta dievaluasi oleh PNJ baru dikirim ke Kab/Kota untuk diumumkan nama sesuai hasil perangkingan oleh PNJ dan kemudian diumumkan hasil tersebut maka jelas para peserta sudah memenuhi persyaratan.

DPRDSU menghimbau seluruh Kepala Daerah di Kepulauan Nias pada penerimaan formasi tahun 2010 kiranya dilaksanakan secara jujur jangan berulang persoalan seperti yang terjadi pada tahun 2009 seperti permasalahan yang belum terbit NIP, tentu ini harus diambil sebagai pelajaran.

Hal itu dikemukakan anggota DPRD SU Ramli  selaku ketua Tim kepada SIB. “Kita harapkan kepada Tim penyelenggara agar melaksanakan proses sesuai mekanisme, apa hasil yang dicapai kiranya itu yang diusulkan nanti dan sesuai jumlah formasi yang dialokasikan oleh Menpan RI jangan ada yang kurang dan jangan ada yang lebih,” harapnya.

Kepala BKD Nias Barat Talizokho Halawa SH mengatakan, proses penerimaan CPNS tahun 2010 telah dilaksanakan penerimaannya mulai Tgl 20 Nopember 2010, katanya.

Dimuat di:
Harian Sinar Indonesia Baru

08 April 2011

v

April, Pansus Pemekaran Akan Tinjau Nias

Ramli, anggota Pansus Pemekaran DPRD Sumut mengatakan, bila tidak ada aral melintang, DPRD Sumut akan memparipurnakan usulan pemekaran Provinsi Tapanuli (Protap), Sumatera Tenggara (Sumteng) dan Nias pada 15 April 2011. Pada bulan yang sama, Pansus juga telah mengagendakan kunjungan ke daearh nias setelah pertengahan Maret lalu meninjau Tapanuli. "Pansus telah melihat dari dekat daerah-daerah dalam cakupan Protap dan Sumteng. Nah, giliran potensi Nias yang kita amati di bulan April," ujar Ramli.

Menurut Ramli, adalah fakta yang memiriskan bahwa hingga kini perjalanan Medan menuju Kabupaten Tapanuli Selatan membutuhkan waktu minimal 13 jam. Sedangkan dari Tapanuli Utara ke Tapsel memakan waktu 4 jam. Kondisi geografis seperti itu dinilainya sangat mempengaruhi rentang kendali pemerintahan yang berakibat pada lambannya percepatan pembangunan. "Sudahlah jauh, jalan pun rusak. Kita prihatin bila kondisi ini dibiarkan berlama-lama," cetus Ramli.

Ketika berkunjung di 5 daerah kab/kota cakupan yang bakal dimekarkan, bupati/ketua DPRD dan semua elemen masyarakat menunjukkan sikap optimis dan antusias. "Kami diulosi dan saya pribadi sangat terharu. mereka mengharapkan impian pemekaran cepat terwujud," kenang Ramli. Dari pengamatan di lapangan, Ramli melihat 2 provinsi yang diusulkan dimekarkan dari Sumut itu memang sesuai berdasarkan kondisi, keadaan, jumlah penduduk, potensi lahan tidur yang harus segera diberdayakan hingga persyaratan lain. "Protap dan Sumteng adalah fakta empiris yang sepatutnya dimekarkan jauh-jauh hari," ingatnya.

Ramli percaya, hanya dengan melakukan pemekaranlah maka persoalan semisal rentang kendali pemerintahan dapat diperpendek. Semua pihak pun diimbau Ramli mau memberikan dukungan dengan jalan berbagi sumbang saran bahkan kritik yang konstruktif. Supaya pemekaran itu menjadi wujud nyata percepatan pembangunan di kemudian hari dan kelak memposisikan anak cucu lebih sejahtera. Ini saatnya untuk menanggalkan berbagai kepentingan kelompok serta melepaskan ego pribadi. "Wujudkan dulu pemekaran tanpa orientasi sesaat menjadi pemimpin daerah. Setelah itu baru duduk bersama lagi membahas masalah struktur dan infrastruktur pemerintahan. Saya mau katakan, bila kesamaan fikir seperti itu tercermin, niscaya beragam asset tersembunyi suatu daerah dapat tergali di 3 provinsi yang akan dimekarkan," tegasnya.

Oleh sebab itu, politisi Partai Demokrat ini mengajak pemerintah daerah, pemerintah pusat, DPR RI dan elite-elite politik lainnya untuk berfikir lebih realistis. Berjiwa besar dan selanjutnya mencampakkan tanda-tanda sikap yang bertujuan mempercepat rencana pemekaran. Protap dan Sumteng, kata Ramli lebih cepat mekar setelah Nias. Tugas Pansus akan terus menggali kelengkapan adminsitrasi mendasar untuk dibawa ke paripurna DPRD Sumut. "Lalu hasilnya kita serahkan ke Pemprovsu untuk dilanjutkan ke pusat. DPR RI juga berkemungkinan membentuk Tim untuk itu. Sekali lagi, saya minta semua elemen masyarakat jangan berfikir aneh-aneh. Pemekaran yang terwujud nantinya berkorelasi dengan kemunculan semangat anak bangsa mengembangkan diri dan daerahnya," demikian kata Ramli.

Dimuat di:
Harian Bersama

4 April 2011