DPRDSU Kecewa terhadap Kinerja Kadiskop UKM Provsu

Ramli: Kegiatan Diskop Lebih Banyak Copy Paste

 

Medan, (Analisa). 

Anggota Komisi B DPRDSU mengaku kecewa terhadap kinerja Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Kadiskop UKM) Provsu, Joni Pasaribu. Sebab, sebagai pimpinan di Diskop UKM Provsu, dirinya lebih mengedepan kebijakan atau program kegiatan rutinitas atau proyek semata, daripada melakukan pembinaan dan pemberian modal bagi pelaku UKM di Sumut.

"Terus terang kita sangat kecewa dengan kondisi kebijakan pimpinan Diskop dan UKM Sumut saat ini, yang kinerjanya lebih menghabiskan anggaran semata. Sebab dalam menjalankan program kegiatannya, semasekali tidak ada out put (pemasukan) atau manfaat yang dirasakan bagi masyarakat khususnya pelaku UKM,"tegas Anggota Komisi B DPRDSU, Ramli disela-sela rapat kerja Komisi B DPRDSU dengan Diskop UKM Provsu di gedung dewan, Senin (16/8).

Rapat dipimpin Wakil Ketua dan Sekretaris Komisi B DPRDSU, G Manurung dan Syahrial Harahap, dam sejumlah Anggota diantaranya Ramli, T Silalahi, Andi Arba, Tiaisyah Ritonga, dan Layari Sinukaban. Sedangkan dari Diskop UKM Provsu, hadir Kepala Dinas Joni Pasaribu dan Sekretaris Diskop UKM Provsu Herwin Hidayah Hasibuan, dan sejumlah kabag.

Pada pertemuan itu, Ramli juga menyoroti banyaknya kegiatan dan program kerja Diskop UKM yang tumpang tindih dengan SKPD lain. Salahsatunya, program pemberian bantuan alat pertanian dan perkebunan yang seharusnya tidak perlu dilakukan oleh Diskop UKM Provsu.

"Kita heran mengapa Diskop dan UKM memprogramkan pemberian bantuan alat pertanian dan perkebunan. Seharusnya Diskop tidak perlu memberikan bantuan alat tersebut, namun alangkah lebihbaiaknya jika dilakukan program pemberian modal dan pembinaan bagi para pelaku UKM,"ujarnya.

Grand Desain

Ramli yang merupakan Politisi Partai Demokrat ini menilai, kondisi program dan kegiatan Diskop UKM Provsu saat ini lebih bernuansa pada kegiatan proyek semata, daripada mengedepankan program pembinaan dan pemberian modal bagi pelaku usaha."Jika ini terus terjadi, maka mau dibawa kemana Sumatera Utara ini. Dimana SKPD-nya lebih mengedepakan kegiatan menghabiskan anggaran yang tidak bermanfaat bagi masyarakat," katanya.

Untuk itu, Ramli mempertanyakan peran Diskop UKM Provsu dalam melakjukan pembinaan dan pemberian modal bagi pelaku UKM di Sumut. Bahkan, Ramli juga menyoroti dugaan adanya 'permainan' dalam pemberian modal pinjaman bagi pelaku UKM atau koperasi di Sumut.

Sementara itu, Anggota Komisi B DPRDSU dari Fraksi PKS Andi Arba menegaskan, Joni Pasaribu tidak memiliki Grand Desain dalam memimpin Diskop UKM Provsu.Sebab, Andi menilai, program kegiatan Diskop UKM masih sekadar rutinitas dan samasekali tidak menyentuh bagi kepentingan pelaku UKM.

"Seharusnya Diskop UKM Provsu meniru program kegiatan Diskop UKM di Solo, yang lebih peduli melakukan pembinaan terhadap pelaku UKM. Untuk itu, Kadiskop UKM Provsu harus memiliki komitmen menata dan membina pelaku UKM di Sumut,"tegasnya.

Sementara Tohonan Silalhi pada pertemuan itu, mempertanyakan penyaluran bantuan alat-alat pertanian yang disalurkan Diskop UKM provsu."Kita ingin tahu, kemana saja Diskop UKM menyalurkan bantuan alat pertanian ini. jangan data saja yang kami terima, kami juga ingin tahu bantuan tersebut disalurkan kemana, atau jangan-jangan bantuan alat tersebut diterima oleh kepala dinas sendiri,"katanya.

Menanggapi pernyataan dewan tersebut, Joni Pasaribu pada kesempatan itu menyatakan, pihaknya dalam menjalankan program atau kegiatan di Diskop UKM, didasari komitmen Gubsu."Yakni visi dan misi Gubsu, yang satu diantaranya rakyat punya masa depan. Untuk itu, kami berusaha menjalankan semua kegiatan Diskop ini agar masyarakat punya masa depan nantinya,"ujarnya. (di)

Kadiskop UKM Sumut tak berfungsi?

Kinerja Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Kadiskop UKM) Provinsi Sumatera Utara, Joni Pasaribu menjadi sorotan Komisi B DPRD Sumut. Hal ini karena, sebagai pimpinan di Diskop UKM Pemprov Sumut, Joni lebih mengedepan kebijakan atau program kegiatan rutinitas atau proyek semata, daripada melakukan pembinaan dan pemberian modal bagi pelaku UKM di Sumut.

Anggota Komisi B DPRD Sumut, Ramli menyatakan, dirinya sangat kecewa dengan kebijakan serta kinerja Kadiskop dan UKM Sumut saat ini, karena hanya menghabis-habiskan anggaran semata.

“Terus terang kita sangat kecewa. Sebab dalam menjalankan program kegiatannya, sema sekali tidak ada out put dan manfaat yang dirasakan bagi masyarakat, khususnya pelaku UKM,” ujar Ramli.

Ramli juga menyoroti banyaknya kegiatan dan program kerja Diskop UKM yang tumpang tindih dengan SKPD lain. Salah satunya, program pemberian bantuan alat pertanian dan perkebunan yang seharusnya tidak perlu dilakukan oleh Diskop UKM Pemprov Sumut.

“Kita heran mengapa Diskop dan UKM memprogramkan pemberian bantuan alat pertanian dan perkebunan. Seharusnya Diskop tidak perlu memberikan bantuan alat tersebut, namun alangkah lebih baiaknya jika dilakukan program pemberian modal dan pembinaan bagi para pelaku UKM,” sebutnya.

Politisi Partai Demokrat ini menilai, kondisi program dan kegiatan Diskop UKM Pemprov Sumut saat ini lebih bernuansa pada kegiatan proyek semata, daripada mengedepankan program pembinaan dan pemberian modal bagi pelaku usaha. ”Jika ini terus terjadi, mau dibawa kemana Sumatera Utara ini. Dimana SKPD-nya lebih mengedepakan kegiatan menghabiskan anggaran yang tidak bermanfaat bagi masyarakat,” ketusnya.

Untuk itu, Ramli mempertanyakan peran Diskop UKM Pemprov Sumut dalam melakukan pembinaan dan pemberian modal bagi pelaku UKM di Sumut. Bahkan, Ramli juga menyoroti dugaan adanya permainan dalam pemberian modal pinjaman bagi pelaku UKM atau koperasi di Sumut.

Sementara anggota Komisi B lainnya, Andi Arba mengatakan, Joni Pasaribu tidak memiliki grand design memimpin Diskop UKM Pemprov Sumut. Sebab, menurut Andi, program kegiatan Diskop UKM masih sekadar rutinitas dan sama sekali tidak menyentuh bagi kepentingan pelaku UKM.

“Seharusnya Diskop UKM Pemprov Sumut meniru program kegiatan Diskop UKM di Solo, yang lebih peduli melakukan pembinaan terhadap pelaku UKM. Untuk itu, Kadiskop UKM Pemprov Sumut harus memiliki komitmen menata dan membina pelaku UKM di Sumut,” tegasnya.

Sedangkan anggota Komisi B lainnya, Tohonan Silalahi, mempertanyakan realisasi penyaluran bantuan alat-alat pertanian yang disalurkan oleh Diskop UKM Pemprov Sumut. ”Kita ingin tahu, kemana saja Diskop UKM menyalurkan bantuan alat pertanian ini. jangan data saja yang kami terima, kami juga ingin tahu bantuan tersebut disalurkan kemana, atau jangan-jangan bantuan alat tersebut diterima oleh kepala dinas sendiri,” tandanya.

Editor: PRAWIRA SETIABUDI
(dat06/wol)

Belanja Pegawai 12 Daerah di Atas 50 Persen APBD

Laporan Wartawan Tribun Medan/afr

TRIBUN-MEDAN.com,  MEDAN - Sebanyak 12 kabupaten kota di Sumatera Utara mengalokasikan belanja pegawainya, di atas 57 persen dari APBD.

Posisi teratas ditempati, Kabupaten Simalungun dengan persentase mencapai 72 persen pada APBD 2011 ini. Sementara belanja modal justru, berbanding terbalik dan besarannya jauh lebih kecil, di bawah 20 persen.

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumut dari Fraksi PPRN  Oloan Simbolon mengatakan setalah melihat anggaran, tidak harus dari segi besar kecilnya antara belanja tidak langsung dengan belanja langsung. "Belanja tidak langsung di kabupaten/kota termasuk juga bantuan sosial. Ini juga menyentuh kebutuhan masyarakat," katanya di kantor DPRD Sumut Jalan Imam Bonjol Medan, Selasa (2/8).

Ia juga mengatakan, perbedaan jumlah alokasi anggaran tersebut sudah berlangsung lama. Meski demikian, Oloan mengatakan, saat ini belanja untuk pegawai di daerah kabupaten kota paling banyak 30 persen. "Bukan menyalahkan analisa Fitra, namun perlu dinilai secara keseluruhan," ujarnya. Meski demikian, jika hal itu memang menjadi kenyataan harus benar-benar diperhatikan ke depannya. Alokasi tersebut agar tidak menjadi beban di kemudian hari.

Anggota DPRD Sumut dari Fraksi Demokrat, Ramli mengatakan benar adanya jumlah pegawai negeri sipil sudah sangat bengkak. Tidak dipungkiri justru menjadi beban bagi anggaran. Berdasarkan data Seknas Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra), di Sumatera Utara dari 29 kabupaten kota yang dibedah APBD 2011, tercatat sebanyak 12 daerah yang belanja pegawainya di atas 57 persen.

Menurut pemerhati anggaran Sumatera Utara, Elfenda Ananda, besarnya anggaran belanja pegawai tersebut, akan menjadi beban bagi daerah. Misalnya saja, Kabupaten Mandailing Natal dan Dairi mengalokasikan anggaran untuk belanja modalnya hanya berkisar 13 persen dari total anggaran.

Di Kabupaten Madina dari total APBD 2011 sebesar Rp 625,7 miliar, hanya sekira Rp 81,7 miliar saja untuk belanja modal. Sedangkan belanja pegawai hingga mencapai Rp 403,4 miliar dalam setahunnya. Selain itu, Pemko Binjai, hanya mengalokasikan anggaran belanja modal 17,2 persen dari total APBD 2011 Rp 492,8 miliar. Sementara belanja pegawai mencapai Rp 322,2 miliar. Demikian halnya dengan Medan. Belanja modal yang dialokasikan hanya 18,4 persen dari total anggaran Rp 2,93 triliun. Besarannya setara dengan Rp 538,5 miliar diperuntukkan untuk belanja modal. Sedangkan belanja pegawai mencapai Rp 1,5 triliun.

Menurut Elfenda, besarnya belanja pegawai tersebut sangat mengkhawatirkan. "Jika kondisi tersebut dibiarkan berlarut-larut, akan berdampak kebangkrutan akan segera mengancam daerah dalam 2-3 tahun mendatang. Karena APBD-nya hanya digunakan untuk membiayai pegawai," katanya. (afr)

Pemerintah Harus Fokus Awasi Distribusi Pasar

 Tribun Medan - Selasa, 2 Agustus 2011 11:54 WIB

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumut, Ramli  meminta kepada pemerintah kususnya Pemprov Sumut fokus dalam pengawasan distribusi kebutuhan pokok. Kenaikan harga tidak akan teratasi jika distribusi terhambat.

“Harus perhatikan ketersediaan kebutuhan, kalau kebutuhan tersedia, mudah-mudahan harga akan aman,” katanya di gedung DPRD Sumut, Selasa (2/8/2011). Bahkan ia menganggap bahwa kenaikan harga di pasar menjelang dan saat bulan puasa wajar.

Hal ini dikatakannya, mengingat meningkatnya kebutuhan saat menjelang perayaan hari besar keagamaan. “Permintaan pasti meningkat, jadi wajar pedagang mengambil keuntungan,” katanya. Seyogianya gejolak harga terjadi, tentu karena adanya kelangkaan barang. Namun jika stok tersedia, harga naik barang itu tidak akan laku.
Jadi sangat diharapkan, pengawasan terhadap pendistribusian bahan kebutuhan terutama dalam menghadapi permintaan selama perayaan keagamaan.

Politisi Fraksi Demokrat asal kepulauan Nias ini juga mengapresiasi kondisi pasar saat ini. Di mana, harga kebutuhan pokok di pasar masih dalam kondisi terkendali. “Kalaupun ada kenaikan sedikit, itu wajar. Tentu pedagang ingin menjalankan bisnisnya,” katanya. Ia juga mengatakan bahwa batas kewajaran bagi kenaikan harga tidak ada. Namun yang sesuai dengan undang-undang perdagangan bahwa keuntungan maksimal 30 persen.

Hal senada juga dikatakan Romauli Tambunan yang mewakili kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sumut saat melakukan audiensi ke Plt Gubernur Sumut, Senin (1/8/2011). Bahwa pihakya saat melakukan peninjauan rutin ke pasar dan menemukan adanya kenaikan harga, namun belum mengakibatkan gejolak.

“Hanya sesekali mereka bisa memperoleh untung. Jadi kita maklumi saja,” katanya. Namun Romauli mengatakan tetap menghimbau agar gejolak harga tidak terlalu tinggi. Sehingga konsumen atau masyarakat tidak begitu terbebani karena perubahan harga.(afr /tribun-medan.com)

Pemerintah Belum Miliki Sistem Pembinaan Pengusaha Kecil

Laporan Wartawan Tribun Medan, Adol Frian Rumaijuk

 

Anggota Komisi B DPRD Sumut bidang perekonomian, Ramli meminta, Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumut jangan hanya menghabiskan anggaran semata, tanpa melakukan pembinaan yang baik dengan para pengusaha kecil di Sumut.

Untuk itu, Dinas Koperasi dan UKM Provsu, harus melakukan komunikasi efektif dan sinergitas dengan pengusaha kecil di Sumut.

"Ini diperlukan, mengingat para pengusaha kecil memiliki peran penting dalam pembangunan Sumut kedepan. Untuk itu, Dinas Koperasi harus selalu berkomunikasi dan bersinergi dengan para pengusaha kecil," kata Ramli kepada wartawan di Medan, Kamis (21/7).

Ramli merupakan wakil rakyat dari Partai Demokrat ini mengemukakan hal itu menyikapi pemberitaan Ketua Asosiasi Pengusaha Kecil Industri (APKI) Sumut Syafrizal Lubis, yang mengeluh terhadap minimnya pembinaan diterima pengusaha kecil dari pemerintah.

Anggota Komisi B DPRD Sumut bidang perekonomian, Ramli menekankan, Dinas Koperasi dan UKM Sumut, jangan hanya terfokus pada kegiatan proyek semata, dengan mengabaikan pembinaan terhadap para pengusaha kecil.

"Sebab para pengusaha kecil lebih membutuhkan pembinaan yang baik dari pemerintah, dari pada pemerintah hanya terfokus pada proyek semata yang dinilai tidak ada manfaatnya bagi pengusaha kecil," kata Ramli. (afr/tribun-medan.com)

Diskop Harus Bersinergi dengan Pengusaha Kecil

MedanBisnis - Medan. Anggota Komisi B DPRD Sumut Bidang Perekonomian, Ramli, meminta Dinas Koperasi dan UKM Propinsi Sumut jangan hanya menghabiskan anggaran semata, tanpa melakukan pembinaan yang baik dengan para pengusaha kecil di Sumut. Untuk itu, Dinas Koperasi dan UKM harus melakukan komunikasi efektif dan sinergitas dengan pengusaha kecil di Sumut.

"Ini diperlukan, mengingat para pengusaha kecil memiliki peran penting dalam pembangunan Sumut ke depan. Untuk itu, Dinas Koperasi harus selaku berkomunikasi dan bersinergi dengan para pengusaha kecil,” kata Ramli, kepada wartawan, di Gedung DPRD Sumut, Kamis (21/7).

Pernyataan politisi Demokrat ini menyikapi keluhan Ketua Asosiasi Pengusaha Kecil Industri (APKI) Sumut Syafrizal Lubis terkait minimnya pembinaan pemerintah kpada pengusaha kecil.

 Ramli menekankan, Dinas Koperasi dan UKM Sumut, jangan hanya terfokus pada kegiatan proyek semata, dengan mengabaikan pembinaan terhadap para pengusaha kecil. “Sebab para pengusaha kecil lebih membutuhkan pembinaan yang baik dari pemerintah, dari pada pemerintah hanya terfokus pada proyek semata yang dinilai tidak ada manfaatnya bagi pengusaha kecil," tegasnya.

Secara terpisah, Anggota Komisi B DPRDSU dari Fraksi PDI Perjuangan, Brilian Moktar juga menilai  pemerintah tidak memiliki sistem pembinaan pengusaha kecil. Sehingga para pelaku usaha kecil kerap mengalami kemunduran. "Sebab sampai saat ini pemerintah sama sekali belum memiliki sistem pembinaan atau mengukur pertumbuhan pelaku UKM. Karena dari lokasi-lokasi yang ada, baik di pasar tradisional dan rumah tangga, masih kerap terlihat amburadul," katanya.

Untuk itu, lanjut Brilian Moktar, pemerintah khususnya Dinas Koperasi dan UKM propinsi maupun kabupaten/kota di Sumut, hendaknya mencontoh sistem pembinaan pelaku usaha kecil dilakukan di Solo. "Sumut harus mencontoh daerah lain dalam pembinaan pelaku UKM, seperti di Solo, Jawa Tengah,  yang suskes dalam pembinaan UKM, dimana pemerintahnya telah memiliki sistem yang baik dalam pembinaan UKM. Di sana, diberlakukan program "say no to mall" ini bagus karena memihak usaha kecil," tambahnya. (benny pasaribu)