Senin, 18 Juni 2012

ANTARA Sumut : Portalnya Orang Sumut – Nias Utara Miliki Potensi gas

Medan, 18/6 (ANTARA) – 

Kabupaten Nias Utara, Provinsi Sumatera Utara memiliki potensi gas yang layak dieksplorasi untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) dan kesejahteraan masyarakat setempat.

Usai rapat paripurna DPRD Sumut di Medan, Senin, Ketua Tim Reses VII DPRD Sumut Ramli mengatakan, potensi gas tersebut berada di Kecamatan Alasa Talu Muzoi, Nias Utara.

“Informasi itu disampaikan langsung Bupati Nias Utara Edward Zega,” katanya.

Ia mengatakan, keberadaan potensi gas tersebut diketahui ketika adanya penelitian dan survei dari Institut Teknologi Bandung (ITB) mengenai potensi tambang batubara di Nias Utara.

Namun, tim yang melakukan penelitian dan survei tersebut juga menemukan potensi gas bawah tanah yang cukup besar dan layak dieksplorasi.

Karena itu, pihaknya mengharapkan Pemprov Sumut dapat mengundang investor untuk meneliti lebih jauh tentang potensi tersebut guna dieksplorasi supaya dapat meningkatkan penghasilan daerah.

Penelitian lebih jauh itu penting agar eksplorasi yang mungkin dilakukan tidak memberikan dampak buruk bagi seluruh kabupaten/kota di Kepulauan Nias.

“Perlu dipertimbangkan kondisi alamnya karena Kepulauan Nias rawan gempa,” kata politisi Partai Demokrat itu.

Sekretaris Daerah Provinsi Sumut Nurdin Lubis yang dimintai tanggapannya mengenai potensi itu mengatakan, pihaknya akan memanggil petugas Dinas Pertambangan dan Energi Sumut untuk mengkaji keberadaan gas tersebut.

Pengkajian itu perlu dilakukan karena eksplorasi potensi berbagai potensi bumi tersebut tidak boleh dilakukan sembarangan tanpa tinjauan dari berbagai aspek.
“Pengkaijan sangat perlu, terutama dari aspek lingkungan. Kalau potensinya ada tetapi bisa membahayakan lingkungan, perlu dipikirkan lagi,” katanya.

Sabtu, 21 April 2012

Saatnya Warga Medan Ajukan Keberatan atas Kenaikan PBB yang 'Selangit' itu !

 

*Walikota & Fraksi-fraksi DPRD Medan Bahas Penolakan Warga Terhadap Perda PBB


MartabeSumut, Medan

Saatnya warga Kota Medan menampakkan keberanian sikap dan belajar dewasa mengajukan keberatan atas kenaikan tarif Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi Bangunan (PBB) tahun 2012 yang berkisar 100-300% alias tergolong 'selangit'. Sebab PBB juga masalah prinsip rakyat mengingat uang dari sektor pajak teramat rentan diselewengkan oknum-oknum pemerintah. Kalau beberapa minggu lalu rakyat Indonesia keberatan atas kenaikan bahan bakar minyak (BBM), maka adalah hal yang patut dicermati serius pula kenaikan tarif PBB di Medan.

Pemikiran tersebut dilontarkan anggota Komisi C DPRD Sumatera Utara (DPRDSU), Ramli, menanggapi pertemuan Walikota Medan Rahudman Harahap bersama fraksi-fraksi DPRD Medan pada Rabu (18/4) di salah satu hotel di Medan, yang membahas penolakan warga terkait Peraturan Daerah (Perda) PBB Medan No 3/2011. Dihubungi MartabeSumut di Jakarta melalui ponselnya, Jumat (20/4), politisi Partai Demokrat Sumut itu mengingatkan masyarakat Medan untuk belajar mengkritisi kebijakan pemerintah yang dirasakan memberatkan. "Memang kenaikannya tergolong selangit. Saya rasa DPRD Medan juga kecolongan atau tidak menduga fakta kenaikan tarif tersebut," duga Ramli. 

Oleh sebab itu, semenjak dini, Ramli menyarankan anggota DPRD Medan supaya segera merevisi Perda PBB Medan tanpa syarat apapun. Artinya, kata Ramli, maksud mulia pembangunan daerah dengan menggalang uang pajak rakyat dari sektor PBB jangan sampai melukai, memberatkan atau menargetkan pendapatan sepihak pemerintah tanpa melihat kondisi ril ekonomi masyarakat. "Pemko Medan boleh punya target pendapatan pajak. Tapi ingat, pajak tidak ada artinya bila rakyat yang menderita," sindir Ramli, sembari menghubungkan tarif kenaikan PBB dengan sikap penolakan pemerintah atas pembayaran pajak becak bermotor (bermotor) di Medan gara-gara terindikasi permainan korup oknum badan usaha dan oknum pemerintah.     

Warga Boleh Ajukan Keberatan

Dalam kesempatan terpisah, Ketua Fraksi PAN DPRD Medan H Ahmad Arif, SE, MM, membenarkan adanya pertemuan fraksi-fraksi DPRD Medan dengan Walikota untuk membahas kenaikan tarif PBB tahun 2012. Arif menyatakan, pihaknya di DPRD Medan telah menjadwalkan perubahan dan revisi Perda PBB tersebut bersama fraksi-fraksi di DPRD Medan dan jajaran pimpinan sejak Rabu (4/4) lalu. "Memang pertemuan dengan Walikota Medan kemarin membahas poin penting tentang Perda PBB. Salah satu hasil percakapan mempersilahkan warga Medan mengajukan keberatan bila merasa tidak mampu. Boleh dengan alasan ekonomi sulit atau surat miskin," kata Arif kepada MartabeSumut, Kamis siang (19/4), melalui ponselnya.

Ketua Partai Amanat Nasional (PAN) Kota Medan itu mengingatkan, apapun jenis suatu Perda, sepatutnya jangan sampai memberatkan masyarakat. Sebab Perda merupakan payung hukum teknis yang mengacu peraturan lebih tinggi. Bila faktanya Perda PBB Kota Medan yang ada saat ini memunculkan keluhan dari warga, timpal Arif lagi, maka pihaknya di DPRD Medan sepakat melakukan revisi. "Karena belakangani ini marak keberatan masyarakat, tentu saja menjadi pertimbangan Dewan. Ada kok klausul menjelaskan dalam konsiderans Perda," akunya. 

Menyinggung kondisi Perda yang sudah berlaku dan nyata-nyata meresahkan masyarakat Medan, Arif memastikannya sebagai poduk hukum yang harus berjalan sementara. Dalam artian, imbuhnya lagi, Perda yang sudah dikeluarkan sebaiknya dibiarkan berjalan dulu menunggu revisi DPRD Medan kurun waktu 4 bulan. "Yang pasti kita sudah putuskan Perda harus direvisi. Warga yang keberatan dipersilahkan menyampaikan ke Pemko Medan," terangnya.

DPRD Sumut Sesalkan Perda

Anggota Komisi C DPRDSU Oloan Simbolon, ST, lebih keras lagi. Secara blak-blakan dia mengaku kesal mengetahui realisasi Perda PBB Kota Medan No 3/2011 menyangkut SPPT PBB tahun 2012. Alasannya disebut Oloan karena tarif kenaikan PBB yang ditetapkan Pemko Medan sepihak dan sewenang-wenang tanpa perhitungan jelas. Kenaikan juga disebut dia tidak saja berada di kisaran angka 100 % melainkan mencapai 100-300%. Sebagai anggota DPRD Sumut dan secara pribadi, kata Oloan, dirinya sangat menyesalkan kebijakan Pemko Medan menaikkan tarif PBB yang membuat rakyat semakin susah. "Kenaikan itu bukan 100% seperti yang dikatakan Walikota Medan namun ada yang mencapai 300 %. Tak ada gunanya bicara pajak untuk pembangunan kalau akhirnya menyengsarakan rakyat dan menjadikannya objek penderita," ingat Oloan Simbolon kepada MartabeSumut, Sabtu siang (21/4) melalui ponselnya.

Jangan Buat Rayat Tidak Patuh 

Pada sisi lain, Oloan juga berkeyakinan, kenaikan tarif pajak PBB yang rata-rata menyentakkan perasaan warga Medan, itu bisa membuat masyarakat tidak patuh membayar pajak. Logikanya ditegaskan Oloan terkait kebijakan Pemko Medan yang didasari ambisi mengejar target pendapatan. "Malah fakta yang terjadi sekarang adalah sebaliknya. Rakyat sudah jenuh melihat maraknya perilaku oknum pemerintah menggerogoti uang dari sektor pajak. Umumnya semakin kesal tatkala disodori kebijakan tarif PBB yang selangit," cetus anggota Fraksi Gerindra Bulan Bintang Reformasi (GBBR).

Ketua Partai Persatuan Daerah (PPD) Sumut ini mengimbau, Pemko Medan dan DPRD Medan sebaiknya segera merevisi Perda PBB yang dikeluhkan masyarakat. "Harusnya DPRD Medan melihat kondisi warga Medan lebih rasional. Perda Kota Medan terkait PBB wajib direvisi atau kalau memungkinkan dibatalkan. Janganlah kita tambah lagi kesulitan ekonomi rakyat setelah pusing menghadapi rencana kenaikan BBM kemarin," tegasnya, sambil menyatakan sangat setuju bila warga Kota Medan beramai-ramai mendatangi Pemko Medan untuk menampakkan keberanian sikap mengajukan keberatan atas kenaikan tarif PBB.

Warga Medan Menjerit

Beberapa sumber MartabeSumut yang dikonfirmasi seperti Ardi Suwanto (55), warga Jalan SM Raja Medan, R br Sihombing (70), warga Jalan Pelajar Medan dan P Saragih (62), warga Jalan Turi Medan, secara terus terang mengungkapkan keluhan keras. Menurut Ardi Suwanto, tagihan SPPT PBB tahun 2011 hanya mencapai Rp. 125 ribu. Sedangkan tahun 2012 berjumlah Rp. 375 ribu. "Ada apa ini, sudahlah uang pajak kita sering dikorupsi, sekarang meledak pulak pembayaran," keluhnya dengan nada tinggi.

Hal senada dilontarkan R Sihombing. Menurut Sihombing, kalau tahun 2011 dirinya membayar PBB sebesar Rp. 296.808 ribu, kini membengkak di angka Rp. 654. 096. Sihombing menyatakan terkejut dengan pertambahan jumlah yang mencapai 150 % tersebut. Padahal, lanjut Sihombing, pengurusan SPPT PBB tahun 2012 sudah tidak lagi dilakukan Kanwil Dirjen Pajak melainkan ditangani langsung oleh Pemko Medan melalui Dinas Pendapatan Daerah. "Kok Pemko Medan yang menangani sendiri malah jadi melonjak pembayarannya. Bagaimana sih mereka menghitung PBB dan mau dikemanakan uang rakyat itu," sindirnya bertanya. 

Nurani Pemerintah Mati

Suara lebih lantang datang pula dari P Saragih. Bagi dia, apapun metode penghitungan pemerintah pusat (Ditjen/Kanwil Pajak) dan Pemko Medan untuk menaikkan pembayaran PBB warga tahun 2012, jelas-jelas menjadi bukti telah matinya hati nurani pemerintah terhadap kondisi sulit ekonomi rakyat. "Kita tidak tertarik lagi mendengar dalih pemerintah yang mengatakan uang pajak untuk pembangunan. Sudah terlalu banyak uang rakyat dari sektor pajak dikorupsi untuk memperkaya pribadi oknum pegawai pemerintah. Lagian, tak ada gunanya segudang dalih pembangunan kalau akhirnya rakyat yang dipaksa menjerit bayar pajak," ketus Saragih.

Sementara sebelumnya pada Selasa siang (3/4), MartabeSumut menyaksikan puluhan warga mendatangi kantor Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Medan untuk memprotes kenaikan SPPT PBB tahun 2012. Salah seorang ibu separo baya, yang kebetulan sedang menunggu istirahat makan siang pegawai Dispenda Medan, mengatakan, tahun 2011 PBB rumahnya hanya dikenai Rp. 800 ribu. Namun tahun 2012 mencapai Rp. 3 juta lebih. "Saya rasa ada keanehan dalam penghitungan sekarang yang naik hampir 300 %. Tidak memakai standard baku dan merugikan rakyat," sesalnya.

Walikota Gelar Pertemuan di Dispenda Medan

Masih berdasarkan pantauan di kantor Dispenda Medan, ternyata siang itu terlihat Walikota Medan Rahudman Harahap, Wakil Walikota Medan Dzulmi Eldin, Kadispenda Medan Syahrul Harahap, Camat dan Lurah se-Kota Medan. Saat MartabeSumut menemui Kadispenda Medan Syahrul Harahap, dia mengatakan kalau Walikota Medan dan jajaran sedang melakukan pertemuan koordinasi menyangkut pelimpahan pengurusan SPPT PBB dari Kanwil Pajak Direktorat Jenderal Pajak Medan kepada Pemko Medan. Menurut Syahrul, yang saat itu sudah dikerubungi wartawan, sejak 1 Januari 2012 SPPT PBB langsung ditangani Pemko Medan. Dijelaskannya, penetapan kenaikan PBB sebesar 100 % sudah tepat karena sesuai dengan UU No 28/2009, Peraturan Daerah (Perda) Medan No 3/2011 dan Peraturan Wali Kota (Perwal) Nomor 73 tahun 2011. Pertemuan disebutnya bertujuan memberi pemahaman kepada para pejabat Pemko Medan agar bisa mensosialisasikan terhadap warga. "PBB itu sudah pajak daerah makanya kita tangani. Tapi kalau kab/kota lain kita kurang tahu," akunya.

Menyahuti nilai nominal PBB tahun 2012 yang dikeluhkan warga karena jumlahnya tiba-tiba selangit dan mencapai 100-300 %, Syahrul menegaskan pihaknya hanya mengacu data dari Kanwil Pajak. Sampai sekarang, kata Syahrul, Pemko Medan belum pernah mengubah Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebab hanya menyesuaikan dengan data Kanwil Pajak serta dilandasi payung hukum pengatur teknis. "Tahun 2012 kita lakukan cek pendataan ke daerah-daerah agar PBB sesuai NJOP. Memang tidak merata, tapi setidaknya kita bisa melihat NJOP berdasarkan lokasi, kelas, luas tanah maupun luas bangunan. Lalu tahun 2013 kita sesuaikan lagi untuk mengecek data valid di lapangan. Pasti ada yang senang dan ada yang tidak senang," tepis Syahrul, sambil bergegas menuju ruang pertemuan. (BUDIMAN PARDEDE)

Jumat, 06 April 2012

Soal Harapan Square, Walikota Medan Paksakan Kehendak & Belum Pahami Rakyat

 
MartabeSumut, Medan

Anggota Komisi C DPRDSU, Ramli, memastikan, keributan warga dan pedagang kaki lima (PKL) dalam proses pembangunan Harapan Square di Jalan Samanhudi/Jalan H Misbah Medan mencerminkan kepemimpinan sosok Walikota Medan yang belum memahami perasaan rakyat sehingga suka memaksakan kehendak. Padahal, sikap tersebut justru semakin mempertontonkan perilaku kekeliruan atas keputusan yang telah dikeluarkan. "Kenapa harus malu mengakui kekeliruan. Kalo salah ya diakui dulu tapi perbaiki dong. Sebab, komentar yang saya dengar dalam RDP menunjukkan adanya pengabaian hak-hak warga sekitar. Walikota Medan terkesan memaksakan kehendak dan tidak memahami perasaan rakyat yang tinggal di sana. Bangaimana kalau dia atau keluarganya sendiri yang merasa terganggu," sindir Ramli kepada MartabeSumut di ruang kerjanya Fraksi Demokrat, usai mengikuti RDP membahas Harapan Square, Kamis siang (5/4).  

Walikota Medan Lupakan Warga Sekitar

Menurut Politisi Partai Demokrat Sumut ini, kebijakan Walikota Medan Rahudman Harahap menjalin kerjasama dengan KSU dan diikuti dengan pembangunan 25 stan Harapan Square, terindikasi kuat melupakan semangat berempati terhadap warga sekitar yang hidup di areal pembangunan. Artinya, imbuh Ramli, menjadi bukti kuat kalau Walikota Medan Rahudman Harahap dan jajaran sebenarnya belum memahami perasaan rakyat karena mengeluarkan kebijakan tanpa mengedepankan pendekatan semenjak dini. Pemko Medan pun dipastikan Ramli telah mengabaikan tahapan penting sosialisasi terhadap warga sekitar/PKL sehingga akhirnya memaksakan kehendak tatkala kebijakan yang dikeluarkan ditentang masyarakat. "Pemko Medan belum mengerti arti kebijakan berpola transparansi dan akuntabilitas publik. Apa memang sudah ditanya warga sekitar terkait izin gangguan/HO? Apa ada IMB KSU Harapan Square sebelum membangun di sana? Kalo memang warga sekitar keberatan, ya jangan ngotot dong. Saya di DPRDSU sepakat dengan DPRD Medan untuk merekomendasikan pembongkaran," imbaunya.

Jangan Benturkan Rakyat

Legislator asal Dapem Kepulauan Nias tersebut mengingatkan, janganlah ada keijakan yang dipaksakan pimpinan dengan cara-cara picik hingga tega membenturkan rakyat dengan rakyat. Kondisi rakyat yang sempat pusing atas rencana kenaikan harga BBM serta melonjaknya kenaikan Pajak Bumi Bangunan (PBB) di Medan, ditegaskan Ramli sebagai fakta yang harus disikapi bijak oleh walikota Medan. Bukan malah memaksakan kebijakan menyengsarakan rakyat berdalih penataan PKL dan kota, melainkan memberikan peluang kepada rakyat untuk mendapat hak-hak hidup secara normal. "Hormatilah kearifan lokal. Hargailah warga sekitar. Tak ada gunanya PBB atau pembangunan apapun bila akhinyarakyat yang dikorbankan. Kalau saat ini  warga keberatan atas pembangunan Harapan Square, jangan paksakan. Apalagi bangunan itu tanpa IMB," heran Ramli dengan nada tinggi. (MS/BUD)