Medan, (Analisa).
Anggota DPRD Sumut Ramli
mendesak Kejatisu segera mengusut tuntas peng-gunaan anggaran Listrik
Masuk Desa (Lindes) di Sumut sejak TA 2010-2012 yang nilai totalnya
mencapai Rp145 miliar lebih, tapi hingga kini masih banyak desa-desa
yang tersebar di sejumlah kabupaten/kota belum teraliri arus listrik,
termasuk di daerah Kepulauan Nias yang masih ada sekitar 750 desa belum
menikmati penerangan listrik.
“Kita mendesak aparat terkait, seperti Kejatisu maupun Poldasu untuk
melakukan pengusutan anggaran listrik masuk desa di Sumut terhitung
sejak TA 2010 – 2012 yang nilai totalnya mencapai Rp145 miliar, karena
ditengarai ada dugaan penyelewengan, karena masih banyak desa yang
mengalami gelap-gulita dan menggunakan lampu teplok sebagai alat
penerangan di malam hari,” ujar Ramli kepada wartawan, Selasa (10/12) di
DPRD Sumut seusai melakukan kegiatan Reses ke Kepulauan Nias.
Ramli yang juga anggota Komisi A DPRD Sumut itu bahkan mencontohkan
di daerah Kepulauan Nias, sedikitnya 750 desa belum masuk listrik,
sehingga ke-hidupan masyarakat di desa tersebut sangat memprihatinkan,
karena sejak 68 tahun Indonesia Merdeka tidak bisa “mengecap” nikmatnya
kemerdekaan, sebab masih banyak masyarakat menggunakan lampu teplok.
Jikapun ada lampu listrik, tapi masih menggunakan PLTS (Pembangkit Listrik Tenaga Surya) yang kerap mengalami kerusakan.
“Dari pengaduan masyarakat kepada dewan, PLTS yang disediakan
pemerintah kepada sejumlah desa sangat tidak memuaskan, bahkan kerap
mengalami kerusakan, sehingga kondisinya saat ini tidak terpakai lagi
alias mubazir.
Besar harapan masyarakat, PT PLN segera mema-sang jaringan arus
listrik ke 750 desa dimaksud, agar bisa terang-benderang,” tambah
politisi Partai Demokrat Sumut itu.
Heran
Ramli juga mengungkapkan keheranannya, mengapa masih banyak desa di
Sumut belum masuk arus listrik, padahal informasi dari ”orang dalam” PT
PLN tentang dana program listrik masuk desa begitu besar dianggarkan
setiap tahunnya.
Namun faktanya di lapangan, masih banyak desa-desa mengalami
“gelap-gulita”, sehingga masyarakatnya sangat menderita, terutama
anak-anak sekolah terpaksa menggunakan lampu teplok ketika belajar pada
malam hari.
Dari data yang diperoleh Ramli menyebutkan, perincian anggaran
listrik masuk desa untuk Sumut besarnya pada tahun 2010 dianggarkan di
APBN mencapai Rp7 miliar lebih, pada tahun 2011 naik menjadi Rp98 miliar
dan pada tahun 2012 terjadi penurunan, hanya sebesar Rp 40 miliar
lebih. Jadi totalnya selama 3 tahun mencapai Rp145 miliar.
“Kegunaan anggaran yang telah menghabiskan Rp145 miliar ini yang
perlu diusut Kejatisu dan Poldasu. Kemana saja dana itu digunakan dan
mengapa masih banyak desa-desa belum teraliri listrik.
Disini kita ingin mengetahui, kemana saja anggaran itu diperuntukkan
dan perusahaan apa saja yang mengerjakan proyek Lindes (listrik masuk
desa ini)” ujar Ramli dengan tegas.
Diakhir keterangannya, Ramli mendesak PT PLN untuk lebih serius dan
secepatnya “menerangi” desa-desa di Sumut, termasuk 750 desa di
Kepulauan Nias yang belum teraliri arus listrik sesuai target Sumut
“mantap listrik” pada 2014, guna menghindari aksi-aksi protes dari
masya-rakat yang sudah lama merindukan daerahnya terang-benderang, tapi
hingga kini belum terealisasi. (di)
