Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) jangan menjadi proyek kepala daerah. Apalagi sampai menjadi alasan klasik untuk mengganti pengeluaran saat Pilkada. Sebaiknya penerimaan formasi CPNS tidak menjadi masalah dari tahun ke tahun. Karenanya diperlukan 'good will' pemerintah menangani masalah itu. Demikian diungkapkan Komisi A DPRD Sumut dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Sumatera Utara di Gedung DPRD Sumut.
Menurut mereka, bila musim penerimaan CPNS di Sumut selalu bermasalah. Terutama bila penyediaan soal testing dan pengawasannya dilakukan oleh Perguruan Tinggi Negeri (PTN) dari luar Sumatera Utara. Mereka menyarankan agar penyediaan soal ujian dan pengawasannya dapat dilakukan oleh PTN yang ada di Sumut. Selain bisa menekan biaya, juga memaksimalkan pengawasan hasil testing. Bahkan akan menjadikan formasi pegawai negeri yang tangguh, berwibawa dan bertanggung jawab.
Karenanya kesiapan pemerintah dalam hal ini pemerintah Kabupaten/Kota sangat diperlukan, terutama kesepakatan untuk menggunakan PTN dari Sumut atau PTN yang ada di Kabupaten/Kota. Terlebih lagi kesepakatan para kepala daerah untuk tidak menganggap penerimaan CPNS sebagai 'proyek besar'. Apalagi bila dijadikan ajang untuk mengumpulkan dana untuk pengganti dana yang habis saat maju dalam Pilkada.
Komisi A diharapkan dapat menjadwalkan untuk memanggil para kepala daerah dan dapat menghasilkan kesepakatan untuk tidak menjadikan penerimaan formasi CPNS sebagai ajang proyek.
Dimuat di:
Harian Medan Pos
Selasa, 2 November 2010
Tidak ada komentar:
Posting Komentar