Ketua Tim Reses Dapem VII DPRD Sumut, Ramli, meminta agar permasalahan CPNS di Kepulauan Nias dapet diselesaikan secara bijaksana dan arif, jangan sampai menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat kepada pemerintah sebab yang dinyatakan lulus oleh Politeknik Negeri Jakarta (PNJ) juga adalah warga negara Indonesia yang juga anak daerah setempat.
Menurut Ramli, bahwa kalau sudah dinyatakan lulus oleh PNJ dan telah diumumkan oleh Bupati Nias Barat, Walikota Gunungsitoli dan Bupati Nias Utara serta Bupati Nias, pelamar tersebut merupakan asset daerah itu maka harus diperhatikan oleh pemerintah karena mereka adalah generasi yang akan meneruskan pembangunan ke depan.
Hal itu dikemukakan Ramli kepada TIPIKOR ketika diminta tanggapannya seputar adanya desakan kuasa hukum pemenang CPNS formasi TA 2009 yang diprogramkan penerimaannya adalah Menpan RI dan diteruskan oleh BKN ke masing-masing daerah Provinsi dan Kab/Kota se-Indonesia. Jika kasus ini tidak diselesaikan dengan baik maka persoalannya dapat menimbulkan dampak negatif kepada pemerintah yang sedang bersiap menghadapi persiapan pilkada.
Untuk itu BKN harus menerbitkan NIP mengingat pemenang itu adalah mereka yang telah mengikuti proses mulai dari pendaftaran mengikuti ujian serta dievaluasi oleh PNJ baru dikirim ke Kab/Kota untuk diumumkan nama sesuai hasil ranking oleh PNJ dan kemudian diumumkan hasil tersebut, maka jelas para peserta sudah memenuhi persyaratan.
Dimuat di:
Majalah TIPIKOR
Majalah TIPIKOR
Edisi Desember 2010
Tidak ada komentar:
Posting Komentar