Ramli, anggota DPRD Sumut, mengatakan yang layak menjadi walikota Gunungsitoli mendatang adalah putra daerah asli yang sudah merasakan, mengenal serta tau budaya daerah itu sehingga tidak sulit beradaptasi dengan masyarakat setempat. Kalau walikotanya bukan putra daerah tentu harus belajar dan beradaptasi dengan masyarakat setempat, baik soal budaya dan tingkat sosial di masyarakat. Dan waktu yang digunakan untuk itu lama, sehingga kemajuan pembangunan tidak tercapai sesuai tuntutan pemekaran daerah, yaitu meningkatkan kesejahteraan rakyat di segala bidang.
Menurut anggota dewan dari Dapem VII (Nias & Nias Selatan) ini, kalau putra daerah yang menjadi pucuk pimpinan di daerah itu, tidak sulit beradaptasi sehingga pemerintah dan masyarakat dapat bersinergi untuk meningkatkan pembangunan di segala bidang dan daerah ini dapat mengejar ketertinggalannya dari daerah lain di Sumut.
Pemerintah daerah nantinya harus bisa merangkul semua elemen masyarakat, baik tokoh agama, tokoh adat, tokoh pemuda serta elemen lainnya bersatu padu mendongkrak pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat. Pemerintah harus bisa memikirkan keberadaan pengusaha, karena pengusaha adalah urat nadi perekonomian di suatu daerah. Sebab kalau pengusaha kurang diperhatikan, daerah akan menemui jalan buntu karena roda perekonomian tidak berjalan sesuai harapan masyarakat.
Antara pemerintah daerah dan dewan perwakilan di daerahnya pun harus bisa bekerja sama sebagai mitra kerja, bisa berinergi dan bisa sama-sama memahami dan saling merangkul. Apalagi terkait penerbitan peraturan daerah (perda) serta dapat menarik investor dari luar daerah untuk menanamkan modalnya di daerah itu. Pemerintah daerah bisa melaksanakan semacam 'coffee morning' kepada ketiga elemen masyarakat untuk mendapat input dan output demi kemajuan kota Gunungsitoli.
Dimuat di:
Mingguan Kompass Indonesia
Edisi 6-13 Maret 2010
Tidak ada komentar:
Posting Komentar