Kinerja Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Kadiskop UKM) Provinsi Sumatera Utara, Joni Pasaribu menjadi sorotan Komisi B DPRD Sumut. Hal ini karena, sebagai pimpinan di Diskop UKM Pemprov Sumut, Joni lebih mengedepan kebijakan atau program kegiatan rutinitas atau proyek semata, daripada melakukan pembinaan dan pemberian modal bagi pelaku UKM di Sumut.
Anggota Komisi B DPRD Sumut, Ramli menyatakan, dirinya sangat kecewa dengan kebijakan serta kinerja Kadiskop dan UKM Sumut saat ini, karena hanya menghabis-habiskan anggaran semata.
“Terus terang kita sangat kecewa. Sebab dalam menjalankan program kegiatannya, sema sekali tidak ada out put dan manfaat yang dirasakan bagi masyarakat, khususnya pelaku UKM,” ujar Ramli.
Ramli juga menyoroti banyaknya kegiatan dan program kerja Diskop UKM yang tumpang tindih dengan SKPD lain. Salah satunya, program pemberian bantuan alat pertanian dan perkebunan yang seharusnya tidak perlu dilakukan oleh Diskop UKM Pemprov Sumut.
“Kita heran mengapa Diskop dan UKM memprogramkan pemberian bantuan alat pertanian dan perkebunan. Seharusnya Diskop tidak perlu memberikan bantuan alat tersebut, namun alangkah lebih baiaknya jika dilakukan program pemberian modal dan pembinaan bagi para pelaku UKM,” sebutnya.
Politisi Partai Demokrat ini menilai, kondisi program dan kegiatan Diskop UKM Pemprov Sumut saat ini lebih bernuansa pada kegiatan proyek semata, daripada mengedepankan program pembinaan dan pemberian modal bagi pelaku usaha. ”Jika ini terus terjadi, mau dibawa kemana Sumatera Utara ini. Dimana SKPD-nya lebih mengedepakan kegiatan menghabiskan anggaran yang tidak bermanfaat bagi masyarakat,” ketusnya.
Untuk itu, Ramli mempertanyakan peran Diskop UKM Pemprov Sumut dalam melakukan pembinaan dan pemberian modal bagi pelaku UKM di Sumut. Bahkan, Ramli juga menyoroti dugaan adanya permainan dalam pemberian modal pinjaman bagi pelaku UKM atau koperasi di Sumut.
Sementara anggota Komisi B lainnya, Andi Arba mengatakan, Joni Pasaribu tidak memiliki grand design memimpin Diskop UKM Pemprov Sumut. Sebab, menurut Andi, program kegiatan Diskop UKM masih sekadar rutinitas dan sama sekali tidak menyentuh bagi kepentingan pelaku UKM.
“Seharusnya Diskop UKM Pemprov Sumut meniru program kegiatan Diskop UKM di Solo, yang lebih peduli melakukan pembinaan terhadap pelaku UKM. Untuk itu, Kadiskop UKM Pemprov Sumut harus memiliki komitmen menata dan membina pelaku UKM di Sumut,” tegasnya.
Sedangkan anggota Komisi B lainnya, Tohonan Silalahi, mempertanyakan realisasi penyaluran bantuan alat-alat pertanian yang disalurkan oleh Diskop UKM Pemprov Sumut. ”Kita ingin tahu, kemana saja Diskop UKM menyalurkan bantuan alat pertanian ini. jangan data saja yang kami terima, kami juga ingin tahu bantuan tersebut disalurkan kemana, atau jangan-jangan bantuan alat tersebut diterima oleh kepala dinas sendiri,” tandanya.
Editor: PRAWIRA SETIABUDI
(dat06/wol)
Anggota Komisi B DPRD Sumut, Ramli menyatakan, dirinya sangat kecewa dengan kebijakan serta kinerja Kadiskop dan UKM Sumut saat ini, karena hanya menghabis-habiskan anggaran semata.
“Terus terang kita sangat kecewa. Sebab dalam menjalankan program kegiatannya, sema sekali tidak ada out put dan manfaat yang dirasakan bagi masyarakat, khususnya pelaku UKM,” ujar Ramli.
Ramli juga menyoroti banyaknya kegiatan dan program kerja Diskop UKM yang tumpang tindih dengan SKPD lain. Salah satunya, program pemberian bantuan alat pertanian dan perkebunan yang seharusnya tidak perlu dilakukan oleh Diskop UKM Pemprov Sumut.
“Kita heran mengapa Diskop dan UKM memprogramkan pemberian bantuan alat pertanian dan perkebunan. Seharusnya Diskop tidak perlu memberikan bantuan alat tersebut, namun alangkah lebih baiaknya jika dilakukan program pemberian modal dan pembinaan bagi para pelaku UKM,” sebutnya.
Politisi Partai Demokrat ini menilai, kondisi program dan kegiatan Diskop UKM Pemprov Sumut saat ini lebih bernuansa pada kegiatan proyek semata, daripada mengedepankan program pembinaan dan pemberian modal bagi pelaku usaha. ”Jika ini terus terjadi, mau dibawa kemana Sumatera Utara ini. Dimana SKPD-nya lebih mengedepakan kegiatan menghabiskan anggaran yang tidak bermanfaat bagi masyarakat,” ketusnya.
Untuk itu, Ramli mempertanyakan peran Diskop UKM Pemprov Sumut dalam melakukan pembinaan dan pemberian modal bagi pelaku UKM di Sumut. Bahkan, Ramli juga menyoroti dugaan adanya permainan dalam pemberian modal pinjaman bagi pelaku UKM atau koperasi di Sumut.
Sementara anggota Komisi B lainnya, Andi Arba mengatakan, Joni Pasaribu tidak memiliki grand design memimpin Diskop UKM Pemprov Sumut. Sebab, menurut Andi, program kegiatan Diskop UKM masih sekadar rutinitas dan sama sekali tidak menyentuh bagi kepentingan pelaku UKM.
“Seharusnya Diskop UKM Pemprov Sumut meniru program kegiatan Diskop UKM di Solo, yang lebih peduli melakukan pembinaan terhadap pelaku UKM. Untuk itu, Kadiskop UKM Pemprov Sumut harus memiliki komitmen menata dan membina pelaku UKM di Sumut,” tegasnya.
Sedangkan anggota Komisi B lainnya, Tohonan Silalahi, mempertanyakan realisasi penyaluran bantuan alat-alat pertanian yang disalurkan oleh Diskop UKM Pemprov Sumut. ”Kita ingin tahu, kemana saja Diskop UKM menyalurkan bantuan alat pertanian ini. jangan data saja yang kami terima, kami juga ingin tahu bantuan tersebut disalurkan kemana, atau jangan-jangan bantuan alat tersebut diterima oleh kepala dinas sendiri,” tandanya.
Editor: PRAWIRA SETIABUDI
(dat06/wol)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar