MEDAN, MANDIRI
Anggota DPRD Sumatera Utara Daerah Pemilihan (Dapil) Nias, Ramli mengaku prihatin dengan kondisi Pulau Telo yang sama sekali tidak tersentuh pembangunan.
Padahal, kata Politisi Partai Demokrat ini, Pulau Telo yang terletak diantara gugusan di Kepulauan Batu Kabupaten Nias Selatan ini memiliki
potensi untuk menjadi wilayah yang maju apabila menjadi satu kabupaten.
"Kita menilai Pulau Telo sudah layak terpisah dari Nias Selatan, agar keberadaanya menjadi maju dan masyarakat yang hidup di wilayah tersebut juga tidak terisolir dan terbelakang," kata Ramli, di Medan, akhir pekan kemarin.
Dalam rangka kegiatan reses DPRD Sumut kedaerah pemilihannya itu, Ramli mengatakan salah satu wilayah yang akan dikunjunginya adalah Pulau Telo.
Dia mengatakan, Pulau Telo merupakan wilayah yang memiliki tempat wisata unggulan. Mulai dari wisata bahari dan wisata alam. Selain itu potensi alamnya juga cukup banyak yang sekaligus menjadi mata pencaharian masyarakat di Pulau Telo, yakni hasil laut dan kopra.
Namun, kata Ramli meskipun Pulau Telo merupakan kawasan laut, sangat disayangkan justru Tempat Pelelangan Ikan (TPI) di wilayah tersebut tidak berfungsi. Selain itu, justru kapal-kapal asing juga banyak yang masuk untuk mencuri ikan di wilayah tersebut tanpa bisa terkontrol.
Menurut Ramli, Pulau Telo merupakan wilayah yang sangat minim sentuhan pemerintah meskipun memiliki potensi yang cukup besar.
Bahkan kata dia, para Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bertugas di wilayah itu juga nyaris tidak memiliki kinerja meskipun mereka tetap dibiayai oleh negara.
"Kita minta agar Pemprov Nias segera mengusulkan wilayah ini agar dimekarkan, untuk mempercepat laju perekonomian di wilayah tersebut," kata Ramli yang juga anggota Komisi D DPRD Sumut.
Ramli mengatakan, pemekaran Pulau Telo menjadi satu kabupaten sudah layak sesuai peraturan UU pemekaran karena telah memiliki enam kecamatan.
"Jika dilihat dari potensinya, Pulau Telo merupakan pulau terluar yang pantas jadi skala prioritas perhatian pemerintah pusat," ujarnya.
Dia juga mengaku heran dengan kondisi masyarakat Pulau Telo yang masih sangat terbelakang. Padahal, kata Ramli di wilayah pulau tersebut juga ada perusahaan HPH (Hak Pengelolaan Hutan). "Sehingga kita mensinyalir kemungkinan perusahaan tersebut tidak mengucurkan CSR untuk masyarakat di wilayah itu," ujarnya.
Selain itu, dia juga meminta agar jalur penerbangan di Bandara Lasondre Pulau-Pulau Batu wilayah Kepulauan Telo yang saat ini terhenti kembali dibuka untuk menggeliatkan laju pembangunan di wilayah itu.
Aktifitas perekonomian dan pemerintahan masyarakat di laut lepas itu agar tidak terisolir sangat bergantung pada transportasi udara. Apalagi cuaca terkadang cukup buruk jika mengandalkan transportasi laut," kata Ramli.(ysc)
Anggota DPRD Sumatera Utara Daerah Pemilihan (Dapil) Nias, Ramli mengaku prihatin dengan kondisi Pulau Telo yang sama sekali tidak tersentuh pembangunan.
Padahal, kata Politisi Partai Demokrat ini, Pulau Telo yang terletak diantara gugusan di Kepulauan Batu Kabupaten Nias Selatan ini memiliki
potensi untuk menjadi wilayah yang maju apabila menjadi satu kabupaten.
"Kita menilai Pulau Telo sudah layak terpisah dari Nias Selatan, agar keberadaanya menjadi maju dan masyarakat yang hidup di wilayah tersebut juga tidak terisolir dan terbelakang," kata Ramli, di Medan, akhir pekan kemarin.
Dalam rangka kegiatan reses DPRD Sumut kedaerah pemilihannya itu, Ramli mengatakan salah satu wilayah yang akan dikunjunginya adalah Pulau Telo.
Dia mengatakan, Pulau Telo merupakan wilayah yang memiliki tempat wisata unggulan. Mulai dari wisata bahari dan wisata alam. Selain itu potensi alamnya juga cukup banyak yang sekaligus menjadi mata pencaharian masyarakat di Pulau Telo, yakni hasil laut dan kopra.
Namun, kata Ramli meskipun Pulau Telo merupakan kawasan laut, sangat disayangkan justru Tempat Pelelangan Ikan (TPI) di wilayah tersebut tidak berfungsi. Selain itu, justru kapal-kapal asing juga banyak yang masuk untuk mencuri ikan di wilayah tersebut tanpa bisa terkontrol.
Menurut Ramli, Pulau Telo merupakan wilayah yang sangat minim sentuhan pemerintah meskipun memiliki potensi yang cukup besar.
Bahkan kata dia, para Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bertugas di wilayah itu juga nyaris tidak memiliki kinerja meskipun mereka tetap dibiayai oleh negara.
"Kita minta agar Pemprov Nias segera mengusulkan wilayah ini agar dimekarkan, untuk mempercepat laju perekonomian di wilayah tersebut," kata Ramli yang juga anggota Komisi D DPRD Sumut.
Ramli mengatakan, pemekaran Pulau Telo menjadi satu kabupaten sudah layak sesuai peraturan UU pemekaran karena telah memiliki enam kecamatan.
"Jika dilihat dari potensinya, Pulau Telo merupakan pulau terluar yang pantas jadi skala prioritas perhatian pemerintah pusat," ujarnya.
Dia juga mengaku heran dengan kondisi masyarakat Pulau Telo yang masih sangat terbelakang. Padahal, kata Ramli di wilayah pulau tersebut juga ada perusahaan HPH (Hak Pengelolaan Hutan). "Sehingga kita mensinyalir kemungkinan perusahaan tersebut tidak mengucurkan CSR untuk masyarakat di wilayah itu," ujarnya.
Selain itu, dia juga meminta agar jalur penerbangan di Bandara Lasondre Pulau-Pulau Batu wilayah Kepulauan Telo yang saat ini terhenti kembali dibuka untuk menggeliatkan laju pembangunan di wilayah itu.
Aktifitas perekonomian dan pemerintahan masyarakat di laut lepas itu agar tidak terisolir sangat bergantung pada transportasi udara. Apalagi cuaca terkadang cukup buruk jika mengandalkan transportasi laut," kata Ramli.(ysc)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar