Jumat, 22 April 2011

Kasus CPNS Nisel Harus Jadi Pelajaran Berharga

Persoalan penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di Nias Selatan yang hingga kini masih menuai masalah, harusnya menjadi pelajaran berharga pada penerimaan CNS tahun ini.

Komisi A DPRD Sumut juga menegaskan akan melakukan pengawalan ketat proses penerimaan CPNS di daerah ini dari mulai proses lamaran hingga kelulusan yang sudah disepakati berdasarkan perankingan. Sedangkan proses perangkingan dipercayakan kepada perguruan tinggi selaku lembaga independen dalam penerimaan CPNS.

“Kita imbau agar persoalan CPNS di Nisel, yang SK nya ditahan oleh Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara (Menpan) tidak lagi terulang pada penerimaan CPNS tahun ini,” kata anggota Komisi A DPRD SU, Ramli kepada wartawan, Selasa [03/11].

Sebagai wakil rakyat daerah pemilihan Nias dia mengaku prihatin persoalan ditahannya SK terhadap 50 orang yang dinyatakan lulus CPNS tahun lalu, dari 300 kuota yang ada. Seperti diketahui alasan penahanan karena rangking yang dikeluarkan oleh perguruan tinggi berbeda dengan hasil kelulusan.

Sedangkan hingga saat ini kasus tersebut terkesan buntu dan tidak mampu diselesaikan oleh kepala daerah Nisel. “Tentunya ini sangat merugikan dan kita harap tidak lagi terulang pada penerimaan CPNS tahun ini,” harap Ramli yang didampingi rekannya satu komisi Hasbullah Hadi, yang juga sesama politisi Partai Demokrat.

Apalagi, kata Ramli saat ini Kabupaten Nias mendapat porsi yang cukup besar untuk penerimaan CPNS tahun ini yakni 500 an, yang akan ditempatkan di Gunung Sitoli, Nias Barat, Nias Selatan, Nias Utara dan Nias. “Kita juga berharap kasus CPNS Nisel tahun lalu bisa menjadi contoh bagi daerah lain, agar tidak melakukan penyelewengan-pnyelewengan dalam proses rekrutannya. Karena pmerintah juga telah menyerahkannya kepada universitas yang berwewenang untuk menetapkan penerimaan sesuai rangking,” timpal Hasbullah Hadi.

Dia juga mengakui untuk proses penerimaan CPNS di daerah-daerah sangat rentan penyimpangan. Dalam hal ini Hasbullah memberi respon pernyataan tegas Gubernur Sumut H Syamsul Arifin SE yang menjamin tidak akan ada penyimpangan penerimaan CPNS di lingkungan Pemprovsu.

Hasbullah juga meminta masyarakat untuk tidak tergoda dengan adanya iming-iming yang mengatakan mampu menjamin kelulusan bagi CPNS dengan menyerahkan uang puluhan juta hingga ratusan juta rupiah. Serta akan menindak tegas oknum pejabat di lingkungannya yang terlibat.

“Kita ingatkan agar masyarakat jangan terjebak, karena semua tindakan itu akan merugikan masyarakat sendiri dan yang mampu mencegahnya juga masyarakat,’ imbau Hasbullah.

Sebelumnya, Komisi A DPRD SU juga menggelar rapat dengar pendapat dengan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sumut, membahas soal penerimaan CPNS.

Dalam rapat itu juga terungkap penerimaan CPNS yang dilakukan dihampir seluruh kabupaten/kota di daerah ini rentan dengan masalah, sehingga dibutuhkan komitmen dari pemerintah sebagai penyelenggara untuk tetap konsisten dan konsekuen bahwa proses penerimaan CPNS dilakukan benar-benar jujur dan professional.

Sementara Kepala BKD Sumut H Arsyad mengungkapkan, BKD akan berupaya terus memprogramkan dan mengupayakan rekrutmen CPNS tetap dilaksanakan dengan transparan dan objektif sehingga menghasilkan CPNS yang berkualitas dalam melaksanakan tugas pengabdiannya.

Tidak ada komentar:

Poskan Komentar