Ramli, anggota Komisi B DPRD Sumut memastikan, maju tidaknya pembangunan daerah atau pun peningkatan kesejahteraan rakyat tergantung eksistensi 3 pilar pendukung, yaitu pemerintah, masyarakat dan kelompok pengusaha. Menurutnya masyarakat wajib mencermati serius fungsi tiga pilar tersebut di daerah masing-masing. Hal ini penting mengingat peran tiga pilar adalah satu kesatuan sistem yang bersifat partnership dan saling ketergantungan.
Pemerintah
Dijelaskannya, pemerintah selaku pelaksana administrasi pelayanan masyarakat memiliki tugas inti menyusun program pembangunan yang bersifat flexible (dinamis), acceptable (dapat diterima) dan feasible (patut). "Bahasa sederhananya, pemerintah harus bisa merumuskan orientasi kebijakan 'top down' (dari atas ke bawah) untuk jangka pendek, menengah dan panjang," terang Ramli.
Ramli mengingatkan, program pembangunan yang disusun pemerintah jangan sampai tidak logis dan kurang menyentuh kebutuhan orang banyak. Diminta ataupun tidak diminta, pemerintah harus melihat kedinamisan, penerimaan dan kepatutan suatu program yang benar-benar dikehendaki masyarakat. Selain itu, pemerintah juga tak boleh enggan melibatkan, memberdayakan dan menggandeng potensi masyarakat dan pengusaha.
Masyarakat
Di sisi lain, Ramli menegaskan urgensi partisipasi masyarakat. Partisipasi ini dalam bentuk peran aktif melalui usulan bersifat 'bottom up' (dari bawah ke atas) kepada pemerintah berdasarkan fakta-fakta yang dirasakan. Dalam konteks ini, pemerintah melalui program 'top down' harus memunculkan reaksi, evaluasi, sikap peduli dan antisipasi. Artinya, tugas pemerintah melalui program-program kesejahteraan umum tak boleh dibiarkan berjalan begitu saja. Melainkan disiasati dengan memberi andil informasi atau usulan program.
"Rakyat harus mau tahu dengan kondisi diri, keluarga dan lingkungannya. Kemudian secara jujur ikut meberi kontribusi, aktif mengawasi, cermat mengamati dan bertanggung jawab mengawal roda pemerintahan yang berjalan," ujar Ramli. Kalau kelak ada aspirasi yang tidak dijawab atau terjadi penyimpangan kekuasaan, maka saat itu pula pilar kekuatan rakyat pantas dikedepankan.
Investor/Pengusaha
Sedangkan kiprah investor dikaitkan Ramli dengan percepatan sektor ekonomi dan pembangunan infrastruktur daerah. Untuk memajukan Nias dari sisi ekonominya, pemerintah dimintanya jangan hanya duduk di belakang meja. Melainkan turun ke bawah mendekatkan diri dan merangkul pengusaha lokal sehingga mau lebih berpartisipasi/berinvestasi mengembangkan usaha. Ramli yakin, keberhasilan pengusaha lokal akan menjadi modal awal untuk merangsang kedatangan investor. Bila pemerintah berhasil merangkul pengusaha, maka aharapan masyarakat dan pemerintah untuk percepatan pembangunan dapat tercipta.
"Namun Pemerintah harus lebih terbuka dan transparan. Supaya peran semua elemen masyarakat dapat hadir secara ikhlas mendukung kelompok usaha melalui kepastian hukum serta penerapan peraturan-peraturan daerah yang tegas dan jelas," kata Ramli.
Ramli tidak menafikan, rehabilitas dan rekonstruksi Nias telah terlaksana dengan baik pasca bencana tsunami dan gempa. Tetapi masalah peningkatan ekonomi rakyat lokal masih tergolong langka/minim. Dia berharap pola pemberdayaan rakyat menjadi prioritas bagi pemerintahan baru di Pulau Nias nantinya. Termasuk mengelola potensi hasil bumi yang diprioritaskan secara ekstra dan maksimal melalui pemberian kemudahan-kemudahan, fasilitas pendukung dan perangkat kebijakan daerah yang berpihak kepada masyarakat.
Seandainya tiga pilar itu menjalankan fungsi masing-masing dengan benar dan konsekuen, Ramli yakin Nias dan rakyatnya akan maju lebih pesar dibanding daerah-daerah lain di Indonesia.
Dimuat di:
Harian Bersama
Harian Bersama
24 Januari 2011
Tidak ada komentar:
Posting Komentar