Soal Harapan Square, Walikota Medan Paksakan Kehendak & Belum Pahami Rakyat

 

MartabeSumut, Medan

Anggota Komisi C DPRDSU, Ramli, memastikan, keributan warga dan pedagang kaki lima (PKL) dalam proses pembangunan Harapan Square di Jalan Samanhudi/Jalan H Misbah Medan mencerminkan kepemimpinan sosok Walikota Medan yang belum memahami perasaan rakyat sehingga suka memaksakan kehendak. Padahal, sikap tersebut justru semakin mempertontonkan perilaku kekeliruan atas keputusan yang telah dikeluarkan. "Kenapa harus malu mengakui kekeliruan. Kalo salah ya diakui dulu tapi perbaiki dong. Sebab, komentar yang saya dengar dalam RDP menunjukkan adanya pengabaian hak-hak warga sekitar. Walikota Medan terkesan memaksakan kehendak dan tidak memahami perasaan rakyat yang tinggal di sana. Bangaimana kalau dia atau keluarganya sendiri yang merasa terganggu," sindir Ramli kepada MartabeSumut di ruang kerjanya Fraksi Demokrat, usai mengikuti RDP membahas Harapan Square, Kamis siang (5/4).  

Walikota Medan Lupakan Warga Sekitar

Menurut Politisi Partai Demokrat Sumut ini, kebijakan Walikota Medan Rahudman Harahap menjalin kerjasama dengan KSU dan diikuti dengan pembangunan 25 stan Harapan Square, terindikasi kuat melupakan semangat berempati terhadap warga sekitar yang hidup di areal pembangunan. Artinya, imbuh Ramli, menjadi bukti kuat kalau Walikota Medan Rahudman Harahap dan jajaran sebenarnya belum memahami perasaan rakyat karena mengeluarkan kebijakan tanpa mengedepankan pendekatan semenjak dini. Pemko Medan pun dipastikan Ramli telah mengabaikan tahapan penting sosialisasi terhadap warga sekitar/PKL sehingga akhirnya memaksakan kehendak tatkala kebijakan yang dikeluarkan ditentang masyarakat. "Pemko Medan belum mengerti arti kebijakan berpola transparansi dan akuntabilitas publik. Apa memang sudah ditanya warga sekitar terkait izin gangguan/HO? Apa ada IMB KSU Harapan Square sebelum membangun di sana? Kalo memang warga sekitar keberatan, ya jangan ngotot dong. Saya di DPRDSU sepakat dengan DPRD Medan untuk merekomendasikan pembongkaran," imbaunya.

Jangan Benturkan Rakyat

Legislator asal Dapem Kepulauan Nias tersebut mengingatkan, janganlah ada keijakan yang dipaksakan pimpinan dengan cara-cara picik hingga tega membenturkan rakyat dengan rakyat. Kondisi rakyat yang sempat pusing atas rencana kenaikan harga BBM serta melonjaknya kenaikan Pajak Bumi Bangunan (PBB) di Medan, ditegaskan Ramli sebagai fakta yang harus disikapi bijak oleh walikota Medan. Bukan malah memaksakan kebijakan menyengsarakan rakyat berdalih penataan PKL dan kota, melainkan memberikan peluang kepada rakyat untuk mendapat hak-hak hidup secara normal. "Hormatilah kearifan lokal. Hargailah warga sekitar. Tak ada gunanya PBB atau pembangunan apapun bila akhinyarakyat yang dikorbankan. Kalau saat ini  warga keberatan atas pembangunan Harapan Square, jangan paksakan. Apalagi bangunan itu tanpa IMB," heran Ramli dengan nada tinggi. (MS/BUD)