Timnas Jangan Puas, Terus Raih Kemenangan

Walaupun Timnas Indonesia tampil menggembirakan di 5 laga kandang, tapi sebaiknya para pemain jangan berpuas diri dan berbangga dulu. Sebab itu hanya bisa dilakukan setelah tim meraih kemenangan di Stadion Bukit Jalil Kuala Lumpur pada 26 Desember mendatang.

Berlaga di Malaysia, Timnas Indonesia harus bisa menampilkan mental juara dengan semangat membela tanah air. Pertandingan away ini sangat strategis, karena perlu untuk menguji kesolidan tim Indonesia di kandang lawan. Kemudian pada sisi lain, ada harga diri anak bangsa yang patut ditunjukkan pada bangsa Malaysia disebabkan berbagai persoalan, semisal penyiksaan TKI dan kebekuan hubungan beberapa waktu lalu.

Artinya, semangat menaikkan harga diri bangsa harus dijadikan semua pemain sebagai kekuatan untuk meraih kemenangan. Tapi timnas juga harus menampilkan semangat dan seni sepakbola yang easy going, bermain tanpa beban. "Semoga Indonesia bisa menang di Malaysia dan kemenangan lanjutan terjadi lagi pada laga kandang tanggal 29 Desember mendatang. Dan lebih jauh lagi, kita wujudkan mimpi untuk berkompetisi di level Piala Dunia," pungkas Ramli.

Tim Reses Dapil VII: Masih Banyak Yang Harus Dibenahi di Nias

Ketua Tim Reses DPRD Sumut Dapem VII, Ramli, mengatakan di Dapil VII yang meliputi daerah Kabupaten Nias, Kota Gunungsitoli, Kabupaten Nias Barat, Kabupaten Nias Utara dan Kabupaten Nias Selatan, banyak yang belum dapat menikmati pembangunan berarti. Baik di bidang sektor pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, perekonomian dan bidang lainnya.

Contohnya, di Kecamatan Pulau-Pulau Batu ada satu UPT Balai Pengelolaan Ikan milik Pemprovsu yang sangat memprihatinkan. Asset miliaran rupiah tersebut kini hanya tinggal besi tua, atapnya jebol dan sudah kurang lebih 3 tahun tidak berfungsi. Tapi anehnya, disana ada 11 PNS yang ditempatkan tanpa memiliki tugas yang jelas dan tidak pernah masuk kantor karena mereka hanya melaksanakan perintah dari Kadis Perikanan dan Kelautan Pemprovsu.

Lebih lanjut, dalam pertemuan Tim Reses VII dengan masyarakat Pulau-Pulau Batu, Hibala dan Pulau-Pulau Batu Timur, juga terungkap bahwa masyarakat sangat mengharapkan kehadiran bank di daerah tersebut, terutama Bank Sumut atau BRI untuk bisa membantu aktifitas perekonomian dan keuangan masyarakat di daerah yang jauh tersebut. Bahkan PNS yang bertugas di sana harus menempuh perjalanan laut selama 8 jam hanya untuk mengambil gaji setiap bulannya di Teluk Dalam. Masyarakat sudah menyiapkan lahan secara hibah. Alasan bank selama ini antara lain PLN disana tidak beroperasi 24 jam. Tapi PLN sub ranting Pulau-Pulau Batu sudah berjanji bahwa paling lama akhir Desember 2010, PLN sudah beroperasi penuh selama 24 jam.

Dalam hal pengamanan laut, terungkap pula kegelisahan masyarakat mengenai maraknya pengebomam ikan dan jaring setan atau jaring gurami (lebih parah dari pukat harimau) di perairan Pulau-Pulau Batu. Keberadaan Polsek dan Pol Air selama ini masih kurang berfungsi karena alasan keterbatasan fasilitas alat pendukung (contoh: kapal patroli), tempat tinggal bagi personil Pol Air yang selama ini belum ada sehingga mereka hanya menumpang di rumah rakyat. Terkesan bahwa aparat tidak berdaya menghadapi kelicikan pelaku pengeboman ikan ini. Untuk itu, Tim Reses meminta perhatian serius dari Kapolda Sumut untuk mengungkap, menangkap dan menghukum siapa pun yang terkait pengeboman ikan tersebut.

Lebih lanjut, pemerataan pemenuhan akan tenaga guru dan tenaga medis juga masih belum terjawab di beberapa daerah di kepulauan Nias. Masyarakat di Pulau-Pulau Batu mengharapan penambahan kuota BBM bersubsidi yang selama ini masih jauh dari apa yang mereka butuhkan.

Tim Reses Dapem VII dalam kesimpulannya menyatakan berharap Gubsu dan para pejabat di instansi terkait dapat lebih memfokuskan pembangunan di segala sektor di kepuluan Nias.

Penerimaan CPNS 2010 Harus Jujur

Ketua Tim Reses Dapem VII DPRD Sumut, Ramli, meminta agar permasalahan CPNS di Kepulauan Nias dapet diselesaikan secara bijaksana dan arif, jangan sampai menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat kepada pemerintah sebab yang dinyatakan lulus oleh Politeknik Negeri Jakarta (PNJ) juga adalah warga negara Indonesia yang juga anak daerah setempat.

Menurut Ramli, bahwa kalau sudah dinyatakan lulus oleh PNJ dan telah diumumkan oleh Bupati Nias Barat, Walikota Gunungsitoli dan Bupati Nias Utara serta Bupati Nias, pelamar tersebut merupakan asset daerah itu maka harus diperhatikan oleh pemerintah karena mereka adalah generasi yang akan meneruskan pembangunan ke depan.

Hal itu dikemukakan Ramli kepada TIPIKOR ketika diminta tanggapannya seputar adanya desakan kuasa hukum pemenang CPNS formasi TA 2009 yang diprogramkan penerimaannya adalah Menpan RI dan diteruskan oleh BKN ke masing-masing daerah Provinsi dan Kab/Kota se-Indonesia. Jika kasus ini tidak diselesaikan dengan baik maka persoalannya dapat menimbulkan dampak negatif kepada pemerintah yang sedang bersiap menghadapi persiapan pilkada.

Untuk itu BKN harus menerbitkan NIP mengingat pemenang itu adalah mereka yang telah mengikuti proses mulai dari pendaftaran mengikuti ujian serta dievaluasi oleh PNJ baru dikirim ke Kab/Kota untuk diumumkan nama sesuai hasil ranking oleh PNJ dan kemudian diumumkan hasil tersebut, maka jelas para peserta sudah memenuhi persyaratan.

Dimuat di:
Majalah TIPIKOR

Edisi Desember 2010

Komisi B Panggil Bulog: Harga Beras Naik, Rakyat Tercekik

Komisi B DPRD Sumut memanggil Kepala Badan Urusan Logistik (Bulog) Sumut, Bustamar Saad, Senin (13/12) di gedung DPRD Sumut untuk dimintai keterangan terkait kenaikan harga beras yang terjadi sejak 2 bulan belakangan. Pertemuan itu berhasil merumuskan pemikiran untuk melakukan pemantauan lapangan dan tinjauan ke gudang Bulog.

Usai pertemuan, anggota Komisi B, Ramli, mengatakan pemanggilan Kabulog Sumut dimaksudkan untuk mencari tahu kejanggalan-kejanggalan harga besar yang cukup mencolok di berbagai daerah di Sumut, apakah kaerna ada permainan atau hanya faktor jarak angkut.

Tapi bila dikaji dari sisi jasa angkut, lanjut Ramli, sebenarnya tidak jadi permasalahan karena sudah ada ketentuan baku. "Kita contohkan beras miskin (raskin). Harga yang sampai ke masyarakat itu seharusnya sama dan tidak berbeda-beda," yakinnya. Menurut dia, harga beras saat ini di berapa kota dan pedesaan bisa dalam kisaran Rp. 9000 - Rp. 10000/kg. Artinya bila kenaikan yang tidak menentu tersebut dibiarkan maka akan mencekik perekonomian rakyat.

Ramli juga menyatakan ketidaksetujuannya terhadap sikap Kabulog saat memberikan keterangan kepada Komisi B yang mengakui memberi peluang kepada pengusaha lokal terkait pendistribusian beras. "Seharusnya itu tidak boleh terjadi. Kalau pun ada selisih harga sebaiknya ditetapkan terbuka dengan mengacu pada ketentuan berlaku," ingatnya.

Sebagai perpanjangan tangan pemerintah daerah dalam mendistribusikan beras, Bulog malah menyalurkan beras secara tertutup. Sikap tertutup Bulog dan pemda setempat itu dipastikan tidak sesuai dengan harapan masyarakat dan bukan mustahil memunculkan prasangka atas permainan-permainan. "Kesepakatan/kebijakan mereka janggal sehingga harga raskin dan beras jenis lain naik atau sudah pada tingkat yang mencekik kehidupan warga," sesal Ramli.

Menyinggung stok beras memasuki Natal 2010 dan Tahun Baru 2011, Ramli menyatakan cukup karena telah mendapat jawaban dari Kabulog. Saat ini stok beras Sumut mencapai 29 ribu ton dan dalam waktu dekat akan datang lagi pasokan sebesar 11 ribu ton. "Sehingga stok Bulog Sumut mencapai 40 ribu ton dan itu bisa mencukupi sampai 3 bulan ke depan," ujar Ramli.

Dimuat di:
Harian Bersama

15 Desember 2010

Tim Reses Dapil VII: Sejumlah Desa di Nias Belum Terjangkau Listrik

Sejumlah desa yang tersebar di 5 Kab/Kota di Kepulauan Nias sampai saat ini belum terjangkau listrik negara. Hal ini disampaikan ketua Tim Reses Dapil VII Ramli kepada sejumlah wartawan di gedung DPRD. Lanjutnya, saat melaksanakan reses di dapil VII, telah melakukan sejumlah pertemuan dengan konstituen dan pemkab di Kepulauan Nias. Pada pertemuan tersebut terungkap sejumlah permasalahan yang ada di tengah masyarakat dan kami buktikan sendiri setelah turun di lapangan, bahwa masih banyak desa di Kepulauan Nias yang belum terjangkau listrik, sehingga masyarakat tersebut belum menikmati arti kemerdekaan.

Ketika Tim Reses Dapil VII yang dikomandoi Ramli melakukan pertemuan dengan kepala cabang PLN Gunungsitoli terungkap, bahwa benar masih banyak desa yang belum menikmati listrik, namun kepala cabang PLN tersebut beralasan bahwa hal ini sudah diajukan ke atas baik di provinsi maupun di pusat, agar PLN cabang Gunungsitoli ditambah peralatan dan tambahan voltasenya agar dapat disalurkan ke desa-desa yang belum terjangkau listrik.

Dalam pertemuan dengan pemkab/kota di Kepulauan Nias, terungkap berbagai masalah yang menonjol akhir-akhir ini yaitu terkait penerimaan CPNS. Untuk ini, Ramli meminta kepada kab/kota agar penerimaan CPNS 2010 ini benar-benar transparan agar tidak terjadi keresahan di tengah masyarakat.

Kemudian, Ramli yang duduk di Komisi B DPRD Sumut juga meminta agar penyelenggaraan Pilkada dilaksanakan sesuai dengan tahapan yang sudah dijadwalkan dan berlangsung tertib, aman, karena ini salah satu tahapan pilkada yang harus jadi perhatian seluruh elemen masyarakat Nias.

Pada paparannya, ketua tim reses Dapil VII juga menyinggung keberadaan PT Sedar Abadi Jaya yang berada di Kab. Nias Utara, yang perlu dievaluasi keberadaannya karena sampai saat ini perusahaan tersebut belum ada kontribusinya ke PAD untuk menunjang pembangunan di kabupaten yang baru mekar tersebut. Demikian juga dengan keberadaan HPH PT Teluk Nauli di Kab. Nias Selatan, agar bisa memberikan kontribusi ke PAD Kabupaten tersebut sesuai dengan kesepakatan yang ada.

Keberadaan sejumlah perusahaan di Kepulauan Nias, baik perkebunan, kelautan dan lainnya agar dievaluasi setiap tahunnya oleh pemerintah setempat, apakah pengelolaannya di lapangan sudah sesuai dengan perizinan yang ada dan bagaimana respon masyrakat di lingkungannya terhadap perusahaan tersebut serta kontribusinya terhadap PAD setempat untuk menunjang pembangunan di daerah itu.

Dimuat di:
Mingguan Kompass Indonesia

Edisi 6-13 Desember 2010

Bulog Dinilai Masih Belum Transparan

Starberita - Medan, Keberadaan Badan Urusan Logistik (Bulog) sampai hari ini dinilai masih belum terbuka dan transparan dalam pendistribusian beras miskin (Raskin) kepada masyarakat, karena belum memberikan data rencana dan realisasi secara ditel kepada publik.

---

Sebagai perpanjangan tangan pemerintah, kata Anggota Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Utara, Ramli, Bulog dalam mendistribusikan Raskin masih belum sesuai dengan yang diharapkan."Terkesan Bulog masih tertutup, dalam artian bahwa adapun pendistribusian yang terlaksana dengan kesepakatan antara Pemda setempat, dilihat masih banyak kejanggalan," kata Ramli menjawab wartawan di Gedung DPRD Sumut, Senin (13/12).

Kejanggalan terseut, ungkap Ramli, diantaranya bahwa sampai saat ini harga Raskin di setiap wilayah atau desa masih berbeda-beda."Kita tidak tahu apakah ini ada hubungannya dengan jarak pengangkutan. Kalau bicara jasa angkutan, sudah ada ketentuannya," kata Ramli.

Seharusnya, tegas politisi Partai Demokrat Sumatera Utara ini, harga Raskin yang sampai ke masyarakat harus sama kalau kita memang mengedepankan Raskin Subsidi.Terkait kebutuhan stok beras hingga akhir tahun, Ramli mengungkapkan bahwa dari Rapat Dengar Pendapat antara Komisi B DPRD Sumut dengan Bulog Sumut terungkap bahwa stok beras cukup untuk dua bulan ke depan.

"Ada 29.000 ton stok beras yang cukup hingga dua bulan ke depan. Dan malam ini akan sandar dua kapal membawa beras, sehingga total beras mencapai 40.000 ton dan cukup untuk tiga bulan ke depan," kata Ramli.

Swasta dan BUMN/BUMD Kurang Peduli Lingkungan dan CSR

Karena menilai perusahaan swasta dan BUMN/BUMD lokal yang bergerak di bidang kehutanan kurang peduli masalah bina lingkungan dan corporate social response (CSR), seluruh anggota Komisi B DPRD Sumut melakukan studi banding ke Jawa Timur pada Rabu-Sabtu (8/11).

Ramli, salah satu anggota Komisi B mengatakan saat ini banyak perusahaan swasta dan BUMN/BUMD yang memanfaatkan jasa hutang kurang peduli teknik bina lingkungan dan tak jelas program CSR-nya. Dia mencontohkan, perusahaan seperti PTPN II, III dan IV dan PT Inalum terkesan tidak maksimal mewujudkan kelestarian hutan/lingkungan serta minim program memupuk kemitraan sosial maupun pemberdayaan masyarakat tempatan, sehingga apa yang menjadi harapan pemerintah dan masyarakat belum terlaksana.

Ramli mengaku, penetapan Jawa Timur sebagai basis studi banding dilatarbelakangi keyakinan pada daerah Jatim yang sukses mengelola mental manajemen perusahaan terhadap lingkungan dan program CSR. Setelah studi banding ini, lanjut Ramli, pihaknya akan menindaklanjuti melalui sikap penegasan kepada semua perusahaan swasta dan BUMN/BUMD di Sumut agar tidak main-main, anggap enteng apalagi sekedar mencari keuntungan dalam berbisnis, tapi mematuhi ketentuan-ketentuan dan memberikan perhatian serius atas perbaikan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat.

Ramli enggan merinci nama-nama perusahaan yang disinyalir kurang peduli tersebut. Baginya, perusahaan yang mengandalkan multi fungsi hutan namun justru mengeksploitasi lingkungan hingga kini cukup banyak beroperasi di wilayah Sumut.

"Tidak usah kita sebut. Tapi paling tidak, manajemen PTPN II, III, IV dan PT Inalum sudah kita minta untuk ikut belajar. Saya akan sangat prihatin bila mereka tidak hadir,"katanya.

Dimuat di:

Harian Bersama

11 Desember 2010